JPPR Sulsel Dialog dan Peringati HUT 24 tahun, Dorong Pendidikan Kritis Kawal Pemilu 2024
"Pendidikan politik yang dijalankan oleh Partai Politik hari ini hampir tidak ada yang bisa dilihat. Selain itu, perekrutan Kader yang dilakukan Partai Politik hari ini itu tidak jelas wawasan intelektualnya, itu dikarenakan setiap orang bebas masuk dalam Partai Politik," ujar Masmulyadi.
Jejakfakta.com, Makassar - Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Sulsel menggelar dialog serta peringati hari lahir yang ke-24 Tahun. Alumni berharap pendidikan kritis terhadap masyarakat terus dilakukan.
Lembaga pemantau tersebut, mengangkat tema "Membangun Sinergitas antara JPPR dengan Konsorsium se-Sulsel" yang dilaksanakan Via Zoom, Rabu (23/11/2022).
Hadir narasumber, rumpun NU Syamsurijal Adham, rumpun Muhammadiyah Masmulyadi dan Abdul Karim Dewan Pembina LAPAR Sulsel. Diketahui ketiga narasumber merupakan Alumni pengurus JPPR.
Nurlirah Goncing, Ketua JPPR Sulsel mengatakan, selain peringatan yang ke-24 tahun juga sebagai ajang silaturrahim sesama anggota lembaga yang ada di Sulawesi Selatan serta menguatkan lembaga anggota dalam mengawal proses Pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024.
"Kegiatan ini silaturahmi sesama anggota JPPR dan bagaimana saling menguatkan dalam mengawal proses Pemilu," ujarnya.
Syamsurijal Adham, menyampaikan pendidikan politik terhadap masyarakat harus tetap dijalankan JPPR sebagaimana awal kemunculannya. Menurutnya, hari ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya bahwa masih banyak masyarakat yang apatis terhadap politik, sehingga dengan alasan itu JPPR harus tetap melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.
Baca Juga : JPPR Sulsel Tolak Wacana Pemilihan Tidak Langsung, Dorong Penguatan Pendidikan Politik
Selain itu, menurut Syamsurijal, pendidikan politik yang seharusnya digalakkan oleh partai politik sebagai sebuah kewajiban akan tetapi belum sepenuhnya hadir ditengah masyarakat dalam melakukan pendidikan politik.
"Pendidikan politik itu sendiri khususnya untuk rakyat itu masih sangat jarang dilakukan oleh partai politik padahal kita tahu partai politik ini punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," kata Ijal, yang juga Ketua LTNU Sulsel.
Senada yang disampaikan Syamsurijal, Kata Masmulyadi, pendidikan politik yang dijalankan oleh Partai Politik hari ini hampir tidak ada yang bisa dilihat. Selain itu, ia melihat perekrutan Kader yang dilakukan Partai Politik hari ini itu tidak jelas wawasan intelektualnya, itu dikarenakan setiap orang bebas masuk dalam Partai Politik.
Baca Juga : Partai Golkar Makassar Gelar Pasar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di HUT ke-61
Masmulyadi kemudian membandingkan kader Partai tahun 90-an dengan sekarang, katanya itu jauh berbeda. Dulu kebanyakan yang masuk dalam Partai Politik rata-rata aktivis dan intelektual. Sehingga pendidikan politik terhadap rakyat harus tetap dijalankan, termasuk JPPR sebagai lembaga pegiat demokrasi.
"Disisi partai politiknya membangun proses kandidasi yah, bagaimana membangun ideologi dan nilai-nilai Partai Politik karna kalau kita lihat misalnya sistem rekrutmen dan sistem pendidikan di dalam partai politik itu mengalami problematik juga saya kira ditengah misalnya sistem pemilu saat ini," terangnya.
"Kalau kita bandingkan di periode 1999-2004 dengan yang sekarang ini rasa-rasanya kualitasnya jauh agak berbeda, karena siapa saja boleh datang ke partai politik, itu beda, dulu datang dari para aktivis, intelektual," jelas Masmulyadi.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Terima Kunjungan Pengurus Baru PKS, Bahas Sinergi Pembangunan Kota
Abdul Karim, Dewan pembina LAPAR, menginginkan agar JPPR Sulsel lebih aktif lagi mengawal Demokrasi bukan hanya hadir memantau proses Pemilu pada waktu tertentu.
Ia berharap, ada kritikan konstruktif terhadap Bawaslu dan KPU sebab jika tidak ada yang terlihat, JPPR bisa dianggap tim sukses bagi dua penyelenggara tersebut.
"JPPR ini harus memberikan kritik-kritik konstruktif atau kalau perlu mengawasi dua penyelengga Pemilu ini, Jadi kiprahnya jelas, kita tidak mau JPPR jadi tim sukses bagi dua penyelenggara ini tapi harus menjadi mitra konstruktif," Kata Karim, yang juga sekretaris Lakpesdam Sulsel
Baca Juga : Cegah Kecurangan Pilkada Serentak Besok, JPPR dan Netfid Sulsel Pantau TPS
Ia menambahkan, ada kritikan konstruktif terhadap lembaga Partai Politik agar terjadi keseriusan dalam memperjuangkan nilai-nilai Demokrasi. Menurutnya, Partai Politik saat ini kurang terlihat dalam melakukan kaderisasi terhadap kader-kadernya.
"Bagaimana masukan-masukan konstruktif untuk Parpol supaya mereka benar-benar serius," tambahnya.
Lanjutnya, pendidikan kritis terhadap masyarakat harus tetap diutamakan juga, sebab masyarakat harus tahu bagaimana Demokrasi dijalankan serta masyarakat harus terlibat dalam proses Pemilu.
"Bagaimana mendorong masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan," ucapnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News