MotoGP 2023, Koalisi PPI Indonesia Minta Hentikan Intimidasi Terhadap Masyarakat
Masyarakat menutut pemulihan hak lepada AIIB akibat penggusuran terkait proyek pariwisata Mandalika.
Jejakfakta.com, Lombok Tengah -- Event internasional MotoGP secara resmi dibuka dan diselenggarakan hari ini, Jumat, 30 Oktober 2023. Para pembalap motor 2000 CC juga sudah melakukan serangkaian persiapan termasuk melakukan uji sikuit, dan kualifikasi.
Namun di sisi lain yang tidak diketahui publik adalah adanya aksi-aksi teror dan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan kepada komunitas masyarakat lokal yang terus menuntut kepada AIIB agar melakukan pemulihan hak dan pemukiman kembali akibat penggusuran terkait proyek pariwisata Mandalika, yang salah satunya adalah proyek sirkuit Mandalika.
Pada dasarnya tuntutan masyarakat korban penggusuran proyek AIIB dan ITDC ini telah disampaikan sejak lama, bahkan sejak dua tahun lalu. masyarakat juga menuntut pembayaran tanah yang hingga saat ini belum diberikan oleh ITDC.
Baca Juga : ASITA Sulsel dan Dispar Makassar Siap Sukseskan MotoGP Mandalika 2025
Melihat hal ini, tentu sangat ironis dimana para pembalap dan penonton bersuka cita di sirkuit Mandalika, sementara korban penggusuran hidup menderita tanpa perhatian pemerintah, ITDC dan AIIB.
Muhammad Al Amin, Koordinator Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur (PPI) Indonesia mengatakan, berdasarkan laporan yang kami terima, setidaknya sejak tanggal 10 Oktober hingga hari ini, puluhan bahkan ratusan aprat keamanan melakukan tekanan kepada masyarakat korban untuk tidak mengganggu event internasional MotoGP tahun ini. Aparat-aparat polisi bahkan membuat posko penjagaan di sekitar pemukiman warga.
"Kami mendapatkan laporan bahwa akses masyarakat untuk keluar pemukiman kembali dihalangi. Para aparat kepolisian juga terus memaksa warga untuk mencabut spanduk-spanduk protes dan tuntutan masayarakat agar AIIB segera memulihkan mata pencaharian masyarakat yang telah digusur," ungkap Al Amin, dalam keterangannya yang diterima Jejakfakta.com, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga : MGPA Jadikan Makassar Kota Pertama Promosi MotoGP Mandalika 2025, Cek Harga Tiketnya!
Selain itu, kata Al Amin, masyarakat juga menuntut agar lahan mereka yang telah berubah menjadi Sirkuit Internasional Mandalika juga dibayar oleh ITDC.
"Intimidasi, teror dan tekanan ke masyarakat yang menuntut pemulihan hak selalu terjadi di event-event internasional. Tahun lalu, ratusan brimob juga menekan warga agar tidak melakukan aksi protes," tegasnya.
Sementara, pihak AIIB, pemegang saham AIIB seperti Pemerintah China, Rusia, Jerman dan sebagian negara Eropa tidak kunjung menyelesaikan masalah ini. "Ini seperti halnya AIIB dan pemegang saham AIIB sengaja merawat konflik, agar masyarakat terus menderita dan frustasi," terang Al Amin.
Baca Juga : Mandalika Siap Sambut MotoGP 2025: Sirkuit Mewah dan Wisata Kelas Dunia
Oleh karena itu, atas peristiwa yang buruk ini, Koalisi PPI Indonesia menuntut AIIB dan pemerintah anggota AIIB untuk bertanggung jawab atas teror dan intimidasi yang terus menerus dihadapi masyarakat korban.
"Kami menuntut AIIB untuk segera memulihkan mata pencaharian masyarakat. segera merumahkan kembali masyarakat korban penggusuran ke rumah-rumah yang layak huni, yang diinginkan oleh masyarakat," tegasnya.
"Selain itu, kami meinta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik seluruh pasukan Brimob dan tentara dari Mandalika, serta menghentikan pelarangan kepada masyarakat untuk menuntut pemulihan kepada AIIB dan ITDC," sambungnya.
Perlu diketahui bahwa hari ini, Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kapolda, Pangdam dan ITDC untuk menghentikan pengerahan pasukan secara berlebihan, termasuk teror dan intimidasi terhadap masyarakat Mandalika yang melakukan protes dan menuntut pemulihan hak.
"Kami berharap semua pihak, termasuk kepala kepolisian dan militer untuk menghormati dan menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Juga mendesak AIIB dan ITDC untuk segera memulihkan mata pencaharian dan merumahkan seluruh korban penggusuran tanpa terkecuali," pungkasnya. (*)
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Baca Juga : Intimidasi Jurnalis Kompas.com, Koalisi Desak Sanksi bagi Pengawal Panglima TNI yang Anti-Kritik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News