Forum Anak Sulsel Dorong Kelurahan/Desa Layak Anak
Upaya penanganan isu anak harus melibatkan Desa karena masyarakatnya lebih banyak terdampak.
Jejakfakta.com, Makassar -- Forum anak Sulawesi Selatan (Sulsel) menyuarakan isu terkait bentuk kekerasan terhadap anak pada forum menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) provinsi Sulsel.
Menjelang Musrenbang yang akan dilaksanakan pada 30 April nanti, Bappedalitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Musyawarah tematik, yang membahas terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta disabilitas.
“Kalau di Sulsel ini isu yang mungkin kami angkat misalnya kaya Bully, kekerasan seksual dan eksploitasi,” kata Ketua Forum Anak Sulsel, Muhammad Yusran Yusuf, disela kegiatan, Kamis (25/4/2024).
Baca Juga : Munafri-Aliyah Sambut Tim Verifikasi Provinsi Lomba Kelurahan Berprestasi
Pada forum tersebut, kata Yusran pihaknya berharap agar setelah dari Musrembang isu yang mereka bawah bisa tersampaikan dan direalisasikan oleh pemerintah.
Selain itu, Yusran menuturkan agar pemerintah dapat memperhatikan realisasikan hak-hak anak yang harus tercapai pada setiap anak itu sendiri.
“Besar harapan kami suara anak dapat terealisasikan seperti banyak di kabupaten kota, desa, kelurahan yang layak anak dan harapan kami sebelum di tahun 2030 itu provinsi Sulsel itu bisa mencapai provinsi yang layak anak,” ujarnya.
Baca Juga : UAS Terpukau Keindahan Danau Matano, Bupati Irwan Kenalkan Ikon Wisata Luwu Timur
Sementara itu, Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Muhammad Arsjad menerangkan permasalahan tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta disabilitas ini, merupakan isu global yang juga harus merasakan pembangunan.
“Ini harus mendapatkan akases untuk merasakan hasil pembangunan. Musrenbang ini menjadi forum mempertemukan segala pemikiran termasuk isu permalasahan yang selama ini hadapi dan ini menjadi kesepahaman untuk satu komitmen yang bisa dituangkan dalam rumusan perencanaan aksi,” paparnya.
Dalam penyusunan program, kata Arsjad kali ini juga melibatkan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dikarenakan masyarakat lebih banyak terdampak dalam permasalahan tersebut.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Resmikan MCH Kedua di Jalan Nusantara, Jadi Ruang Tumbuh Anak Muda Kreatif
“Upaya penanganan isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi tapi tanggung jawab kita bersama makanya Desa dilibatkan karena masyarakatnya lebih banyak terdampak, makanya Desa juga perlu hadir mereka perlu terlibat ya kerjasama dengan Kabupaten kotanya,” tandasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News