2.086 Hektar Tanah di IKN Masih Bermasalah, AHY: Akan Dikomunikasikan dengan Pihak Otoritas

Jejakfakta.com, Makassar -- Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait dirinya yang rencanya akan dipanggil membahas 2.086 hektar lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang masih bermasalah.

"Saya terus berkomunikasi juga dengan DPR RI dengan Komisi II, benar bahwa ada 2.086 hektar tanah di kawasan IKN (masih bermasalah)," kata AHY di Makassar, Sabtu (27/4/2024).

Penyelesaian lahan yang masih bermasalah, menurut AHY tidak sepenuhnya menjadi domain Kementerian ATR/BPN itu sendiri.

Baca Juga : Kini Sertifikat Tanah Hanya Selembar Kertas, Presiden: Ini Sertifikat Hak Milik Paling Baru Sekarang

"Tetapi sekali lagi itu tidak sepenuhnya menjadi Domain ATR BPN, karena bagi kami, sudah melakukan verifikasi, identifikasi," ujarnya.

Sementara, terkait sejumlah lahan yang masih ditempati oleh masyarakat setempat, kata AHY pihaknya akan berencana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkomunikasi pada pihak otoritas IKN.

"Karena mereka yang nanti akan menyelesaikan, apakah bentuknya ganti rugi atau yang dinamakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK)," ungkapnya.

Baca Juga : Pemkot Makassar Terima Sertifikat Elektronik Senilai Rp3 Triliun dari Menteri AHY

Namun, untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang masih ditempati penduduk, AHY menuturkan bahwa ada mekanisme yang akan dilakukan seperti mengganti atau memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terlebih dahulu menempati lahan tersebut.

"Tentu tidak sama masing-masing berbeda kasusnya. Ada yang punya sertipikat, ada yang belum. Kemudian juga ada skema relokasi ini juga harus baik-baik. Kemarin saya juga dapat undangan rapat bersama Bapak Jokowi, hadir juga kepala otoritas IKN, menteri investasi, membicarakan hal tersebut," jelasnya.

AHY membeberkan bahwa sesuai pesan dari Presiden Joko Widodo bahwa dalam proses pembangunan IKN, jangan sampai masyarakat menjadi korban dan dirugikan dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Baca Juga : Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin Dampingi Menteri AHY Serahkan 50 Sertipikat Hasil PTSL di Gowa

"Walaupun kita tahu selalu konsekuensi-konsekuensi dalam sebuah pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur. Tapi insya Allah selalu ada jalan untuk bisa memediasi selalu ada jalan untuk mencari solusi yang terbaik," pungkasnya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News