Handphone Panitia PWF di Bali Diretas, Pelanggaran Kebebasan Berekspresi oleh Negara Terus Berlanjut
Ada pembiaran aparat negara terhadap pelanggaran HAM.
Jejakfakta.com, Denpasar -- Belum berhenti upaya negara untuk memberangus kebebasan berekspresi rakyatnya. Setelah ada upaya membatalkan agenda lewat pembatalan beberapa venue, dan intimidasi/teror kepada beberapa panitia People Water Power (PWF) oleh aparat negara.
Menurut Ignatius Rhadite dari LBH Bali, Negara juga turut membiarkan tindakan melawan hukum oleh Ormas yang merampas properti agenda, dan melakukan kekerasan dalam pelaksnaan PWF 2024, Senin (20/5/2024) sore.
"Terbaru, sekitar pukul 21.40 dan pukul 22.30 WITA, Negara kembali melakukan tindakan pelanggaran HAM atas peristiwa peretasan handphone yang dialami oleh Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali," beber Ignatius melalui siaran persnya.
Baca Juga : LBH Makassar Soroti Dugaan Pelanggaran HAM dalam Penggusuran Petani Laoli untuk PSN PT IHIP
Perlu diketahui kedua aktivis tersebut merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan People Water Forum (PWF) di Bali. Sebuah agenda untuk merespon dan memberi kritik terhadap pelaksanaan World Water Forum (WWF).
Ignatius mengatakan, pada tanggal 20 Mei 2024, Kepanitiaan PWF 2024 mengeluarkan beberapa siaran pers, dimana kedua orang tersebut merupakan kontak person yang tercantum dalam rilis yang disebar.
"Siaran pers tersebut kurang lebih berisi mengenai kritik terhadap pelaksanaan WWF, dan kritik terhadap intimidasi, kekerasan, serta upaya pembubaran oleh Ormas. Namun, tidak lama berselang handphone kedua orang tersebut mendapatkan tindakan peretasan," jelasnya.
Baca Juga : Komnas HAM Nyatakan PT Huadi Nickel Alloy di KIBA Bantaeng Lakukan Pelanggaran HAM
Peristiwa tersebut, Ignatius menegaskan bahwa Negara tidak segan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, demi melancarkan agenda kepentingan pemodal, dan mengamankan investasi.
Untuk itu, Ignatius mengecam tindakan yang dilakukan Negara dalam tindakan pelanggaran HAM rakyatnya, yang dilakukan secara langsung maupun pembiaran yang dilakukan.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersolidaritas dan turut mendukung agenda People Water Forum (PWF) Bali yang membicarakan hak rakyat atas keadilan air," pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News