Muhammad Ingatkan Panwascam Jaga Integritas Awasi Pemilu 2024
Pemilu 2014
Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad Alhamid, menyampaikan bahwa posisi Panwascam sangat strategis sehingga jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menjaga integritasnya.
Jejakfakta.com, Makassar - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bersama Lembaga Pemantau Pemilu di Plazoss Cafe Makassar, Jl. Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Senin (31/10/2022).
Kegiatan yang mengangkat tema "Sinergitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Stakeholder untuk Pemilu Berintegritas" menghadirkan beberapa lembaga pemantau.
Amrayadi, anggota Bawaslu Sulsel mengajak lembaga pemantau agar bekerjasama dalam mengawasi pelanggaran yang kemungkinan akan terjada pada pemilihan umum yang akan berjalan di Tahunn 2024.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Tantang Mahasiswa Adu Gagasan soal Hukum Pemilu, Pendaftaran Debat Nasional Dibuka 15 Juli
"Bawaslu membuka ruang jika teman-teman menemukan fakta-fakta. Kerja pemangku kepentingan dibutuhkan kerjasama," ujarnya.
Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad Alhamid, hadir sebagai narasumber, menyampaikan bahwa posisi Panwascam sangat strategis sehingga jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menjaga integritasnya.
"Biasanya yang merusak hasil pemilihannya itu adalah adhoc, karna adhoc berpikirnya juga adhoc. Panwascam posisinya adhoc, tapi tidak boleh berpikir adhoc. Kita utamanya anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota harus terus mengingatkan jajaran untuk menjaga integritas. Panwascam itu pijakan pertama. Integritas harus diutamakan dari mereka," tegas Muhammad dihadapan peserta diskusi.
Baca Juga : Jelang Pemilu 2029, Bawaslu Perkuat Keterbukaan Informasi untuk Raih Kepercayaan Publik
Selain itu, Muhammad berharap agar lembaga pemantau bekerja sama Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sebab Bawaslu secara personil masih terbatas.
"Bawaslu terbatas secara personil. Teman-teman pemantau harus membantu mengawasi," ujarnya.
Adapun organisasi yang diundang dalam diskusi berdasarkan undangan yakni: JPPR, LAKI, NETFID, PMI, MAFINDO, PMII, lSPI, PERLUDEM, PMII, GMKI, KOPEL Indonesia, KORPS HMI-WATI, DPP PKR, IMM, LEMBAGA STUDI VISI NUSANTARA dan PMI. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News