Ketua DPRD Kota Makassar Harap 25 Prolegda 2024 Rampung
Para anggota DPRD Makassar telah menyepakati 25 Prolegda tersebut yang jumlahnya lebih banyak dibanding tahun 2023 yakni 21, dan tahun 2022 sebanyak 22.
Makassar - Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo (RL) berharap 25 Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024 dapat dirampungkan.
Para anggota DPRD Makassar telah menyepakati 25 Prolegda tersebut yang jumlahnya lebih banyak dibanding tahun 2023 yakni 21, dan tahun 2022 sebanyak 22.
“Mudah-mudahan bisa kita laksanakanlah. Sesuai kemampuan kita. Apa yang kita rencanakan mudah-mudahan bisa kita laksanakan,” kata Rudianto.
Baca Juga : Munafri-Aliyah Pastikan Aspirasi Warga dari Reses DPRD Segera Ditindaklanjuti
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar, Yeni Rahman, mengatakan 25 Ranperda yang masuk Prolegda tidak semuanya baru. Enam di antaranya merupakan lanjutan dari Ranperda 2023 yang belum selesai.
Ada pula Ranperda yang memang bersifat wajib seperti Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok, dan Ranperda APBD perubahan.
Daftar 25 Ranperda yang bakal digarap DPRD Makassar di 2024 sebagai berikut:
Baca Juga : Lakukan Pemanfaatan Aset, Ranperda Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah Ditetapkan
1. Rancangan Perda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
2. Rancangan Perda Pertanggungjawaban Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
3. Rancangan Perda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
Baca Juga : Kepala Dinas PPKB Kota Makassar Hadiri Rapat Konsultasi dengan Komisi D DPRD
4. Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2022-2042 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
5. Rancangan Perda Tentang Omnibus Sombere And Smart City (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
6. Rancangan Perda Pengelolaan Persampahan (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
Baca Juga : Sekda Zulkifly Siap Kawal Aspirasi Reses DPRD Makassar Masa Sidang Ketiga
7. Rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2024-2025 (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
8. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
9. Rancangan Perda tentang Pendirian Holding Company Perseroan Daerah Makassar Incorporated (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Serahkan Lima Ranperda ke DPRD dalam Rapat Paripurna
10. Rancangan Perda tentang Keolahragaan (Diusul Pemerintah Kota Makassar)
11. Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Diusul Komisi DPRD A Kota Makassar)
12. Rancangan Perda Tentang Pemberian Insentif Berinvestasi dan Kemudahaan (Diusul Komisi A DPRD Kota Makassar)
13. Rancangan Perda Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (Diusul Komisi B DPRD Kota Makassar)
14. Rancangan Perda Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Metro Kota Makassar (Diusul Komisi B DPRD Kota Makassar)
15. Rancangan Perda Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar (Diusul Komisi B DPRD Kota Makassar)
16. Rancangan Perda Penyelenggaraan Perhubungan (Diusul Komisi C DPRD Kota Makassar)
17. Rancangan Perda Tentang Bangunan Gedung Hijau (Diusul Komisi C DPRD Kota Makassar)
18. Rancangan Perda Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Diusul Komisi C DPRD Kota Makassar)
19. Rancangan Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Diusul Komisi D DPRD Kota Makassar)
20. Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Diusul Komisi D DPRD Kota Makassar)
21. Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang (Diusul Anggota DPRD)
22. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 1992 tentang Lokasi Pusat Pergudangan Dan Pengelolaan Terminal Cargo (Diusul Anggota DPRD)
23. Rancangan Perda tentang Penataan dan Pengendalian Reklame (Diusul Bapemperda DPRD Kota Makassar)
24. Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Diusul Bapemperda DPRD Kota Makassar)
25. Rancangan Perda Penanggulangan Bencana (Diusul Bapemperda DPRD Kota Makassar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News