Ada Empat Potensi Pelanggaran Terjadi, Bawaslu Gowa Berharap Stakeholder Terlibat Awasi
Politik uang masih menjadi urutan pertama yang mesti harus dicegah.
Jejakfakta.com, Gowa -- Bawaslu Kabupaten Gowa mendorong unsur Stakeholder untuk terlibat aktif dalam pengawasan potensi pelanggaran dalam pilkada serentak 2024 mendatang. Salah satunya politik uang yang mesti mendapat pencegahan di masyarakat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gowa Juanto Avol mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah memetahkan 4 potensi pelanggaran yang mesti mendapat perhatian.
"Salah satu yang tertinggi soal politik uang itu masih diurutan pertama, yang kedua soal netralitas, ketiga politisasi SARA dan ke empat media sosial," jelasnya saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Hotel Swiss-Bellinn Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (23/8/2024).
Menurut mantan aktivis LAPAR Sulsel ini bahwa politik uang masih menjadi urutan pertama yang mesti harus dicegah. Pasalnya, masih ada anggapan bahwa politik uang adalah sesuatu yang hal yang biasa. Bahkan dianggap sebagai sebuah rejeki bila menerima politik uang tersebut.
"Kami melihat bahwa politik uang masih dianggap sesuatu yang lumrah. Karena memang praktek politik uang ini ada dua wujudnya, dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang," jelasnya
Mencegah hal tersebut, kata Avol, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai macam pencegahan, salah satunya sosialisasi pendidikan untuk warga setempat. "Kami melakukan pencegahan-pencegahan sampai di pelosok-pelosok berbasis warga, termasuk Forum Desa," ujarnya
Baca Juga : Lakpesdam dan Lapar Sulsel Gelar Diskusi Soal Pemilu dan Desakan Reformasi Partai Politik
"Nah ini yang kami jadikan sebagai media dalam melakukan pencegahan sekaitan dengan politik uang sehingga masyarakat bisa membedakan mana politik uang, mana sedekah," sambungnya
Meski demikian, kata Avol, pihaknya masih sangat butuh peran unsur stakeholder dalam mencegah itu semua. Bukan tanpa sebab, pihaknya masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi jumlah dalam melakukan pengawasan.
"Saya berharap teman-teman Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media untuk mencegah secara bersama-sama," harapnya.
Baca Juga : Unhas Bahas Revisi Regulasi Pemilu: Politik Uang Ancam Keadilan Demokrasi
Senada dengan Avol, Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad juga mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan yang berpotensi terjadi dalam pilkada nanti.
"Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat agar lebih memahami pilkada serentak ini," ungkpanya
Saiful juga mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap DPT untuk mencegah pelanggaran yang bisa terjadi. "DPT harus bersih jangan lagi sering ada anggapan bahwa DPT bisa menghidupkan orang. Jadi kepentingan kita mengawal itu. Kita pastikan daftar pemilih sudah bersih," pungkasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News