Alasan Pentingnya Pendidikan Politik Terus Dilakukan, Abdul Karim : Jelang Pemilihan Ilmu Pengetahuan Hilang di Masyarakat

Jejakfakta.com, PAREPARE -- Pegiat Demokrasi Sulawesi Selatan, Abdul Karim, mengemukakan pentingnya pengawasan dalam Pilkada serentak 2024. Hal ini karena pilkada merupakan pergantian pemimpin yang akan menjawab semua kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Parepare, di Hotel Kenari, Parepare, Selasa (8/10/2024).

"Berkualitasnya calon pemimpin itu tergantung ditangan kita semua. Nah, pilkada harus diawasi bersama untuk melahirkan pilkada yang sehat," ujarnya

Baca Juga : JPPR Sulsel Tolak Wacana Pemilihan Tidak Langsung, Dorong Penguatan Pendidikan Politik

Menurut mantan Direktur Lapar Sulsel ini, sejak sepuluh tahun terakhir peran Bawaslu cukup signifikan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kerja-kerja pengawasan. Namun, hanya saja sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bawaslu sedikit jumlahnya.

Olehnya itu, keterlibatan masyarakat dalam kerja-kerja pengawasan sangat dibutuhkan dalam mengawal setiap tahapan pilkada. Termasuk menentukan calon pemimpin yang berkualitas.

"Tentu kita harus berterima kasih kepada Bawaslu. Seingat saya, sepuluh tahun terakhir, dua kali pilkada, Bawaslu mendorong keterlibatan masyarakat. Dan itu berbeda dulu yang nyaris tak ada pendidikan politik di masyarakat," kata Karim.

Baca Juga : Lakpesdam dan Lapar Sulsel Gelar Diskusi Soal Pemilu dan Desakan Reformasi Partai Politik

Bukan tanpa sebab, lanjut Karim, tanpa pengawasan masyarakat akan melahirkan pemimpin yang tak pantas. Sebab, bisa saja program kebijakan yang dikeluarkan justru jauh dari kebutuhan masyarakat.

"Kita tidak tahu kedepan apakah pemimpin yang terpilih akan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi pemimpin yang berkualitas tergantung kesepakatan masyarakat, " ujarnya

Disampaikan kembali Karim, sejauh ini mekanisme pemilihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara cukup baik. Namun, yang menjadi masalah selama ini ada di aktor politik.

Baca Juga : Akademisi Unhas Usulkan Standar Pendidikan S1 hingga S3 untuk Calon Legislatif dan Eksekutif

Pendidikan politik yang jauh hari dilakukan penyelenggara maupun lembaga pemantau hambar begitu saja saat oknum politik yang tak bertanggung jawab menawarkan politik uang.

"Bawaslu dan KPU berbulan-bulan mensosialisasikan pemilu. Tetapi menjelang pemilihan, ilmu itu hilang di masyarakat," katanya

Maka, tegas Karim, keterlibatan masyarakat sangat menentukan bagaimana wajah pembangunan daerah ke depan. "Kita adalah filter untuk menjaring pemimpin. Jadi kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa diandalkan masyarakat," kuncinya.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News