TIM Gardu GUSDURian Ungkap 101 Temuan Hoaks dan Kebencian di Media Sosial Selama Pilkada 2024

Jejakfakta.com, BANTAENG – Tim Nasional Gardu Pemilu GUSDURian, yang dipimpin oleh Suaib Prawono, memaparkan hasil temuan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial selama Pilkada 2024. Hasil pemantauan ini dipresentasikan dalam acara Haul Gus Dur ke-15 yang digelar di Bujay Cafe, Jalan Lanto, Bantaeng, pada Selasa, 7 Januari 2024.

Di hadapan komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Suaib menjelaskan bahwa pemantauan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 25 September hingga 23 November 2024, di tiga wilayah utama: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui tren kebencian di dunia maya, yang akan dijadikan bahan advokasi kebijakan serta langkah moderasi konten," ujar Suaib dalam keterangan pers yang diterima Jejekfakta.com.

Baca Juga : Lewat Malam Taaruf, Munafri Sambut 117 Kafilah MTQ KORPRI Nasional di Makassar

Dari total 101 konten negatif yang ditemukan Tim Gardu Pemulu GUSDURian, 41 kasus tergolong hoaks dan 60 kasus lainnya adalah ujaran kebencian. Jawa Timur mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 57 temuan, diikuti oleh Kalimantan Selatan (34 temuan), dan Sulawesi Selatan (10 temuan).

"Jawa Timur menjadi wilayah paling ramai dalam konten negatif, dengan dominasi hoaks berupa disinformasi," jelas Suaib.

Tuduhan seperti "komunis" dan "korupsi" pada kandidat tertentu menjadi isu disinformasi yang paling banyak tersebar. Selain itu, ujaran kebencian berupa hinaan dan provokasi juga marak.

Baca Juga : Ribuan Peserta MTQ VIII KORPRI Tiba di Makassar, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Namun, jumlah konten misoginis di Jawa Timur tergolong rendah dengan hanya satu kasus, yang berbeda signifikan dibandingkan Kalimantan Selatan. "Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa semua kandidat Pilgub di Jawa Timur adalah perempuan," tambah Suaib.

Di Kalimantan Selatan, tren konten misoginis terlihat cukup tinggi dengan enam temuan. Narasi yang sering ditemukan adalah larangan memilih pemimpin perempuan dalam agama dan nuansa merendahkan perempuan. "Isu ini mencerminkan tantangan kesetaraan gender di wilayah tersebut," kata Suaib.

Selain itu, disinformasi terkait tambang, diskotik, dan tarif parkir menjadi hoaks yang mendominasi wilayah ini.

Baca Juga : Bupati Bulukumba Minta HGU Lonsum Tak Diperpanjang, 55 Persen Lahan Disebut Tak Produktif

Sulawesi Selatan Paling Kondusif, tapi Rasisme Masih Sering Muncul

Sulawesi Selatan mencatat jumlah kasus paling sedikit dengan 10 temuan. Provokasi, rasisme, malinformasi, dan ujaran merendahkan menjadi kategori yang terdeteksi. Meski demikian, proporsi konten rasis terhadap total temuan cukup signifikan.

"Narasi rasis sering kali muncul dalam bentuk antipati terhadap kandidat yang dianggap bukan 'putra daerah'," ungkap Suaib.

Baca Juga : Panin Expo 2026 Jadi Ruang Kolaborasi, Appi: Pemerintah Harus Dekat dengan Masyarakat

Sulawesi Selatan tidak mencatat temuan disinformasi, yang menunjukkan bahwa wilayah ini relatif lebih kondusif dibandingkan daerah lain.

Secara keseluruhan, dinamika konten negatif selama Pilkada 2024 sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan politik masing-masing wilayah. Suaib menekankan pentingnya edukasi literasi digital dan moderasi konten media sosial untuk mengurangi dampak buruk terhadap proses demokrasi.

"Temuan ini menjadi bahan advokasi kebijakan agar demokrasi dapat berjalan lebih baik. Kami berharap literasi digital semakin diperkuat," tutup Suaib, yang juga Koordinator Wilayah GUSDURian Sulampapua.

Baca Juga : Persidangan Ungkap Fakta, Izin Perusahaan Tambang Berada di Kawasan Rawan Bencana

Di akhir acara, Suaib menyerahkan dokumen hasil pemantauan secara simbolis kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Bantaeng, disaksikan oleh tokoh masyarakat, pemuka lintas agama, serta berbagai organisasi pemuda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News