Sinergi Urban Farming: Dinas Koperasi & UKM Dukung Inisiatif Wali Kota Makassar
Program Urban Farming ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota untuk memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan sebagai sumber pangan mandiri sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UKM dan masyarakat sekitar.
Jejakfakta.com, MAKASSAR — Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan kota dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Muhammad Rheza, menghadiri rapat koordinasi terkait program Urban Farming yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin, pada Minggu (27/04/2025).
Rapat ini juga melibatkan tim ahli yang memberikan masukan strategis terkait pengembangan pertanian perkotaan di wilayah Makassar. Program Urban Farming ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota untuk memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan sebagai sumber pangan mandiri sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UKM dan masyarakat sekitar.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan pentingnya kolaborasi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam merealisasikan program ini agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Baca Juga : Melinda Aksa Tinjau Kebun Aku Hatinya PKK di Ujung Pandang, Dorong Kemandirian Pangan Keluarga
Sementara itu, Bapak Muhammad Rheza menyatakan bahwa Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung dari sisi pembinaan usaha dan penyediaan akses pasar bagi hasil pertanian warga. “Program ini sangat potensial mendorong tumbuhnya usaha mikro baru berbasis pertanian kota, dan kami siap bersinergi untuk mewujudkannya,” ungkapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, mengatakan konsep urban farming saat ini sedang disusun, termasuk skema penganggaran.
Sumber pendanaan dirancang dari berbagai jalur, mulai dari APBD, dana CSR perusahaan, hingga dukungan lembaga internasional seperti PBB dan kementerian terkait.
Baca Juga : Munafri Genjot Urban Farming dari Lorong ke Kota, Targetkan Makassar Mandiri Pangan
“Program ini harus berjalan secara terintegrasi. Tidak bisa satu OPD saja. Harus melibatkan Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, hingga Kelompok Wanita Tani dan Tim Penggerak PKK,” jelas Zul.
Wali Kota Appi menegaskan bahwa urban farming merupakan program strategis yang harus dijalankan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Ini soal pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat. Kami kumpulkan semua pihak untuk menyatukan persepsi, membahas tantangan, hingga skema pembiayaannya,” kata Appi.
Baca Juga : Urban Farming Jadi Senjata Baru Makassar Tekan Sampah, Wali Kota Instruksikan Gerakan Hingga Lorong
Sementara itu, Fadly ‘Padi’ Arifuddin yang didapuk sebagai tim ahli, menyampaikan bahwa tahap awal program urban farming akan dimulai dengan membentuk dua lokasi pilot project di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sudiang dan BPP Barombong.
“Dua lokasi ini akan menjadi urban farming hub. Di sana akan dilakukan pendidikan, agrowisata, pelatihan, hingga pembibitan produksi. Ini akan menjadi sumber utama atau ‘mata air’ bagi pengembangan program besar ini,” kata Fadly.
Fadly yang memiliki sertifikat urban farming dari Australia ini menambahkan, urban farming di Makassar tidak hanya fokus pada tanaman dengan sistem aquaponik, tetapi juga akan mencakup sektor peternakan dan budidaya perikanan.
Baca Juga : Munafri Gandeng Muhammadiyah, Dorong Solusi Sampah hingga Urban Farming Berbasis Warga
“Total ada sembilan sektor yang akan kami kembangkan secara bertahap, menyesuaikan dengan kapasitas, kebutuhan, dan potensi Kota Makassar,” jelasnya.
Menurut Fadly, setelah pilot project berjalan, Pemkot Makassar akan menggelar kampanye besar untuk mengajak dan menginspirasi masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam urban farming.
“Urban farming ini bukan sekadar tanam-menanam, tapi membangun sistem ketahanan pangan kota berbasis teknologi modern dan partisipasi masyarakat,” tutup Fadly. (**)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News