Kota Makassar Juga Tertinggi Angka Kemiskinannya di Sulawesi Selatan

Makassar, jejakfakta.com – Kota Makassar masih menempati angka penduduk miskin tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin kota Makassar 71,83 ribu jiwa pada tahun 2022.

Angka kemiskinan kota Makassar juga tertinggi kedua di Sulsel pada tahun-tahun sebelumnya: 69,98 ribu jiwa tahun 2020, 74,69 ribu jiwa pada tahun 2021.

Di atas Makassar, Bone dengan angka 80,34 ribu jiwa.

Daerah luapan urban kota Makassar, Gowa, bagaimana? Kabupaten Gowa tertinggi ketiga angka kemiskinan tahun 2022 yakni 57,96 ribu jiwa.

Gowa di angka kemiskinan tertinggi ketiga di Sulsel sama pada tahun-tahun sebelumnya: 58,66 ribu jiwa pada tahun 2021, dan 57,68 ribu jiwa tahun 2020.

Kaya tapi Penduduk Miskinnya juga Tinggi

BPS mencatat lima daerah yang kaya sumber daya di Sulawesi Selatan sekaligus tinggi angka kemiskinannya, kota Makassar termasuk.

BPS mencatat angka kemiskinan kota Makassar 4,58% dibandingkan daerah lainnya di Sulsel. Padahal, Makassar termasuk dalam gologan daerah pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia. Kota Makassar sederet pertumbungan ekonomi Medan, Jakarta, dan Surabaya.

Berikutnya, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sidrap. Data BPS membukukan, angka kemiskinan penduduk Kabupaten Sidrap 5,11% dibandingkan wilayah lainnya.

Kota Parepare kaya sumber daya tapi juga kaya angka kemiskinannya. Parepare menyentuh anka kemiskinan 5,41%.

Miris angka kemiskinan daerah Luwu Raya. Luwu Raya ada kabupaten yang dikenal sebagai daerah pertambangan terbesar Indonesia, siapa lagi kalau bukan Luwu Timur. Namun, BPS menobatkan Luwu Timur dengan angka kemiskinan penduduk yang menjulang tinggi 6,81% di tahun 2022.

Kota Palopo lebih tajam lagi angka kemiskinannya menurut data BPS.

Angka kemiskinan kota Palopo juga menjulang tinggi, menyentuh angka 7,78%.

Ukuran BPS

Konsep BPS untuk mengukur penduduk miskin, bagaimana?

Laman BPS menerangkan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi Penduduk Miskin, menurut BPS, adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tertipu Angka Pertumbuhan Ekonomi

Tinggi rendahnya angka pertumbuhan ekonomi tidaklah penting sebab angkanya tidak peduli nasib masyarakat apalagi rakyat kecil.

Angka pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi terjadinya peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebuah daerah atau negara (PNB) tanpa memedulikan perbaikan nasib masyarakat daerah.

Tinggi rendah angka pertumbuhan ekonomi sekadar membandingkan angka tahun sebelumnya, isinya aset asing (harta investor asing) pun dihitung, seolah-olah milik daerah itu.

Pertumbuhan Ekonomi bukan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomilah yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah yang menjagokan, menekankan pembangunan ekonomi adalah kabar gembira bagi rakyat, mengapa? Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan PDB yang selaras perbaikan ekonomi masyarakat atau rakyat kecil, serba peduli nasib penduduk daerah itu.

Ekonom Inggris dan Slandia Baru, Dudley Seers (April 1920 – 1983), memberi pengertian pembangunan ekonomi secara sederhana.

Dudley Seers menyatakan, sebuah daerah atau negara betul-betul membangun ekonominya jika mampu menjawab tiga pertanyaan dan faktor, yaitu:

1. Apakah pembangunan telah mengurangi kemiskinan?

Artinya, jika pendapatan per kapita meningkat, angka kemiskinan pasti berkurang.

Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi angka kemiskinan tak berkurang, makan maknanya tidak terjadi pembangunan ekonomi.

2. Apa yang dilakukan pada pengangguran?

Artinya, pembangunan ekonomi pasti mengurangi angka pengangguran.

Tidak terjadi pembangunan ekonomi jika angka pengangguran tidak tergerus, tidak menurun.

3. Apa yang dilakukan pada kesenjangan?

Artinya, kesenjangan antara rakyat miskin dan orang kaya mengecil.

Tidak terjadi pembangunan ekonomi jika kesenjangan antara orang kaya dan orang-orang miskin membesar; yang kaya makin kaya, sedangkan masyarakat atau rakyat mengalami kondisi sebaliknya.

Kata Data Pemkot Makassar

Laman resmi Pemkot Makassar, makassarkota.go.id, menggambarkan situasi ekonomi kota Daeng dengan kacamata angka pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut.

Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, nilai tambah output Kota Makassar masih menunjukkan kinerja positif karena secara konsisten mencatat angka pertumbuhan sebagai berikut pada Tahun 2017 (8,20%), Tahun 2018 (8,42%), Tahun 2019 (8,79%). Namun saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia tahun 2020 perekonomian Kota Makassar termasuk terkoreksi sangat parah yaitu pada Tahun 2020 (-1,27%).

Di awal tahun 2021, nampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali sehingga laju pertumbuhan ekonomi mulai bangkit pada posisi 4,47% , meski situasi belum sepenuhnya normal. Hal ini menjadi gambaran untuk tahun 2022 pertumbuhan Ekonomi diproyeksikan pada angka 4.78% bahwa perekonomian Kota Makassar nampaknya sudah mulai bergerak secara perlahan. Sejalan dengan hal tersebut di atas pada Tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi Makassar dapat diproyeksi meningkat sebesar 5,03%, dengan asumsi bahwa sektor-sektor penggerak ekonomi Makassar telah kembali pulih, misalnya sektor perdagangan sudah mulai berjalan kembali. Demikian halnya untuk sektor konstruksi, akomodasi, makan minum dan komunikasi yang juga punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Nilai proyeksi tersebut sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81%-6,41% pada tahun 2023. (Sumber : Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022; Dokumen RKPD Tahun 2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News