Jejakfakta.com, MAKASSAR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar rapat kerja bersama Komisi B DPRD Kota Makassar, Jumat, 3 Oktober 2025. Pertemuan tersebut digelar untuk menyelaraskan strategi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), lantai 2 Gedung Makassar Government Center (MGC). Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, hadir memimpin jajarannya.
Dalam kesempatan itu, Andi Asminullah didampingi Plt. Sekretaris Badan, Zamhir Islamie Hatta, serta sejumlah pejabat struktural Bapenda. Mereka memaparkan evaluasi pendapatan daerah hingga proyeksi capaian ke depan di hadapan anggota legislatif.
Baca Juga : High Level Meeting TP2DD, Wali Kota Makassar Tekankan Akselerasi Digitalisasi untuk Tingkatkan PAD
Andi Asminullah menegaskan komitmen Bapenda untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD.
“Kolaborasi ini sangat penting. Kami ingin memastikan setiap potensi pendapatan dapat dimaksimalkan melalui kebijakan yang tepat dan pengawasan yang kuat. Komisi B memberikan banyak masukan konstruktif, dan itu akan kami tindak lanjuti dalam perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya soal menaikkan angka pendapatan, tetapi memastikan sistem yang berjalan semakin transparan dan mudah diakses masyarakat.
Baca Juga : Sapu Bersih Reklame Ilegal, Munafri Tegas Benahi Wajah Kota Makassar
“Target PAD harus realistis, terukur, dan ditopang sistem yang baik. Fokus kami bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tapi juga pada perbaikan layanan agar masyarakat merasakan manfaat langsung,” kata Andi Asminullah.
Sementara itu, Komisi B DPRD Makassar—yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan—aktif memberikan masukan terkait penguatan kebijakan dan strategi pengawasan pendapatan daerah.
Rapat kerja ini menjadi agenda rutin yang dinilai penting guna memastikan target PAD Kota Makassar dapat tercapai. Selain itu, forum tersebut menjadi wadah koordinasi untuk menyatukan langkah antara eksekutif dan legislatif demi peningkatan pembangunan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
