Jejakfakta.com, MAKASSAR – Plt. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang fokus pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Kegiatan ini digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, pada Senin (13/10/2025), sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rakor dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Kepala Inspektorat Andi Asma Zulistia Ekayanti, serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh Kepala OPD atau perwakilan yang hadir menerima arahan langsung terkait penguatan integritas dan sistem pengadaan.
Baca Juga : Sinergi Pemkot Makassar–ATR/BPN–KPK, Munafri Dorong Reformasi Pertanahan Bersih dan Transparan
Dalam wawancara eksklusif, Zamhir Islamie Hatta menegaskan peran Bapenda dalam mendukung pencegahan korupsi.
“Sebagai salah satu OPD pelayanan, Bapenda berkomitmen menerapkan seluruh arahan dari KPK dan Sekda. Kami pastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bapenda berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Menurut Zamhir, kegiatan rakor seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi antara OPD dan KPK. “Kami berharap seluruh pejabat terkait dapat menerapkan integritas tinggi dan menghindari praktik yang merugikan negara,” tambahnya.
Baca Juga : Optimalisasi Aset Tanah, Gowa Bidik Lonjakan PAD dan Kepastian Investasi
Rakor ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Makassar dalam pencegahan praktik korupsi di tingkat daerah, khususnya pada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan anggaran publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
