Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Komitmen memperkuat ketahanan pangan, memajukan kebudayaan, hingga menata kawasan permukiman jangka panjang ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Kamis (19/2/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menyampaikan jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang akan menjadi fondasi pembangunan daerah ke depan.
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD itu dipimpin Ketua DPRD, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo, serta dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Baca Juga : Wabup Puspawati Hadiri Paripurna DPRD, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Luwu Timur 2025 Disepakati
Fokus pada Substansi Tiga Ranperda Strategis
Dalam penyampaiannya, Wabup menegaskan bahwa jawaban pemerintah difokuskan pada aspek prinsipil dan substansial dari tiga Ranperda, yakni:
- Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah
- Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2045
Ketiga Ranperda ini dinilai menjadi pilar penting dalam menjawab tantangan ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Luwu Timur hingga dua dekade mendatang.
Baca Juga : Tutup Festival Sungai Malili, Wabup Puspawati Dorong Jadi Ikon Pariwisata Unggulan Luwu Timur
Digitalisasi sebagai Early Warning System Pangan
Menanggapi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Andi Ahmad, S.AN., terkait sistem digital terintegrasi untuk mendeteksi dini krisis pangan, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap digitalisasi tata kelola cadangan pangan.
“Sistem ini nantinya memungkinkan masyarakat mengakses informasi harga pangan dan stok cadangan pangan yang selalu terbarui,” ujar Wabup.
Baca Juga : Lima Fraksi Kompak Setuju, Penguatan Perumdam Waemami Diarahkan Perluas Akses Air Bersih di Luwu Timur
Langkah ini diharapkan menjadi early warning system yang tidak hanya memperkuat kontrol pemerintah, tetapi juga memberikan transparansi dan kepastian informasi kepada masyarakat.
Terkait optimalisasi cadangan pangan non-beras sebagaimana disampaikan Fraksi PAN, Wabup menjelaskan bahwa Ranperda tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2025 yang menetapkan 11 komoditas pangan strategis sebagai subjek cadangan pangan daerah.
RP3KP 2025–2045: Sinkronisasi dan Integrasi Program
Baca Juga : BPBD Lutim Bergerak Cepat Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Angkona
Pada sektor perumahan dan permukiman, pemerintah memastikan dokumen RP3KP akan disusun melalui penyelarasan tujuan, sasaran, serta indikator pembangunan perumahan. Program perumahan dan kawasan permukiman juga akan diintegrasikan dalam rencana kerja perangkat daerah dengan penganggaran yang terarah dan terukur.
Dukungan Fraksi NasDem terhadap Ranperda RP3KP serta apresiasi Fraksi GPR dan Golkar terhadap Ranperda cadangan pangan dan pemajuan kebudayaan menjadi sinyal kuat bahwa pembahasan selanjutnya akan berjalan konstruktif.
Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah sendiri diproyeksikan menjadi payung hukum dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Luwu Timur di tengah arus modernisasi.
Baca Juga : Tiga Rumah Hangus di Angkona, Wabup Puspawati Pastikan Korban Dapat Bantuan
Momentum Ramadan, Perkuat Komitmen Pengabdian
Menutup penyampaiannya, Wabup Puspawati menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh anggota DPRD serta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Puasa 1447 Hijriah kepada masyarakat.
“Semoga bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mempererat silaturahmi, serta memperkuat komitmen dalam mengemban amanah dan pengabdian kepada masyarakat,” tutupnya.
Dengan pembahasan tiga Ranperda strategis ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga visioner dalam menata masa depan daerah. (diolah dari sumber: ikp-humas/kominfo-sp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
