Jejakfakta.com, LUWU TIMUR — Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.
Hal tersebut disampaikan Puspawati saat mengikuti kegiatan Reboan (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah) bersama kepala daerah se-Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara virtual, Rabu (20/05/2026).
Dari Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur, kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Wabup Puspawati didampingi para Asisten, Staf Ahli, serta OPD lingkup Pemkab Luwu Timur. Forum ini juga terhubung dengan berbagai pemerintah daerah di Indonesia dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.
Baca Juga : Rembuk Otda Nasional, Bupati Gowa Soroti Infrastruktur hingga Dinamika Politik Daerah
Dalam forum tersebut, setiap daerah diberi kesempatan menyampaikan kondisi, capaian, hingga berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Puspawati menyampaikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan ruang luas bagi daerah untuk berkembang dan berinovasi. Ia juga memaparkan secara singkat berbagai potensi serta perkembangan yang terus dicapai Kabupaten Luwu Timur.
Menurutnya, sebagai daerah yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Luwu Timur membutuhkan perhatian dan dukungan konkret dari pemerintah pusat agar percepatan pembangunan bisa berjalan maksimal.
Baca Juga : Hadiri Paripurna DPRD, Wabup Puspawati Pastikan Penyertaan Modal Perumdam Transparan
“Kami menginginkan masyarakat kami bisa maju dan sejahtera, untuk itu kami membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Puspawati.
Ia berharap forum Reboan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di daerah.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan. (diolah dari sumber: ikp-humas/kominfo-sp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
