Kamis, 02 Februari 2023 14:20

Pemprov Siapkan 3 Skema Tekan Angka Kemiskinan di Sulsel

Editor : Herlina
Ilustrasi wilayah miskin. (Dok. Jejakfakta.com/int)
Ilustrasi wilayah miskin. (Dok. Jejakfakta.com/int)

Pemulihan ekonomi nasional diharapkan akan turut berpengaruh menekan angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat presentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan per September 2022 sebesar 8,66 persen atau 782.320 jiwa.

Angka tersebut naik 0,03 persen poin atau naik 4.900 orang terhadap Maret 2022 dan naik 0,13 persen poin atau 16.860 orang terhadap September 2021.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyebutkan, Pemprov Sulsel pun, terus berupaya, menggenjot penanganan kemiskinan ekstrem pada 2023 ini. 

Baca Juga : Era Pemerintahan Andi Utta – Edy Manaf Angka Kemiskinan di Bulukumba Menurun

Dia menyebutkan, ada tiga skema yang telah disiapkan untuk menekan angka kemiskinan. Pertama, bagaimana mengurangi beban hidup. Kedua, meningkatkan pendapatan dan ketiga, mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Darmawan kemiskinan cukup banyak dipengaruhi kondisi pandemic Covid-19 dalam dua tahun terakhir. Inflasi yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan.

“Kenaikan harga mengakibatkan garis kemiskinan semakin naik. Orang yang dulunya belanja Rp300 ribu tidak miskin, tapi karena harga-harga naik maka garis kemiskinan menjadi Rp400 ribu. Di bawah Rp400 ribu itu disebut lagi orang miskin,” seru Darmawan.

Baca Juga : IAS Sayangkan Angka Kemiskinan di Sulsel Didominasi Petani

"Pemulihan ekonomi nasional diharapkan akan turut berpengaruh menekan angka kemiskinan. Apalagi Presiden Joko Widodo juga menargetkan agar angka kemiskinan nasional bisa mendekati angka 0 pada 2024 mendatang," sambungnya.

Pengurangan kemiskinan ini merupakan sebuah langkah yang sebenarnya sudah lama dilakukan Sulsel. "Tetapi membuat kemiskinan nol mungkin tidak sebab indikator kemiskinan tidak pernah habis. Jadi, pengurangan kemiskinan,” lanjut Darmawan.

Yang utama katanya, pengurangan beban hidup, dan itu telah berjalan. Di antaranya masyarakat mendapatkan bantuan tunai, BPJS Kesehatan, hingga bantuan beras terpadu.

Baca Juga : Rapat Kerja LazisMu Makassar, Dorong Program Pemberdayaan Masyarakat

Lalu, peningkatan pendapatan juga diharapkan bisa diberikan kepada masyarakat miskin agar mereka bisa mengusahakan sendiri sehingga menambah pendapatan. Untuk mendukung upaya ini, Pemprov memberikan bantuan seperti bibit yang bias ditanam untuk menghasilkan jangka panjang.

Penanganan kemiskinan ini harus dibarengi juga dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penanganan kemiskinan tidak boleh sporadis atau sebagian saja melainkan harus menyeluruh.

“Kita sudah mempunyai data by nama by address. Sekarang tinggal teliti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk tahun 2023 ini, penanganan kemiskinan tidak secara sporadis tetapi kita akan bertanya minimal apa yang sudah didapat dan apa yang berdampak kepada mereka yang telah diberikan,” pungkas Darmawan. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Badan Pusat Statistik #BPS #Pemulihan Ekonomi Nasional #Kemiskinan #Skema #Miskin
Youtube Jejakfakta.com