Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, mengikuti secara virtual Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas reformulasi kebijakan fiskal daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Luwu Timur, Malili, Kamis (30/7/2026).
Turut mendampingi Wakil Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistem dana bagi hasil, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : BPBD Makassar Daftarkan SIGAP PESISIR ke IGA 2026, Pangkas Waktu Respons Bencana dari 90 Menit Jadi 15 Menit
Pembahasan tersebut bertujuan memastikan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap berjalan optimal, terutama di tengah tantangan dan tekanan ekonomi global.
Raker dan RDPU Komisi II DPR RI juga dihadiri Menteri Dalam Negeri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, para Direktur Jenderal di lingkungan Kemendagri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Ketua APKASI, Ketua Umum APPSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, serta diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyerap berbagai persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencari solusi yang tepat.
Baca Juga : Dirjen Keuda Kemendagri Minta APBD Makassar Fokus Biayai Program Prioritas
"Kesempatan ini kami manfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi, keluhan, dan persoalan dari daerah guna dicarikan solusi bersama," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan pemerintah akan mengklasifikasikan daerah berdasarkan kemampuan fiskalnya.
Selain itu, Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya penguatan kebijakan terkait pajak daerah, retribusi daerah, serta berbagai instrumen lain yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : APBD Harus Berdampak, Munafri Minta OPD Fokus pada Program Prioritas
Melalui forum tersebut, Wakil Bupati Puspawati Husler bersama jajaran mengikuti seluruh rangkaian pembahasan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyesuaikan kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Puspawati Husler menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami tentu menyambut baik pembahasan ini karena menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Puspawati. (diolah dari sumber: ikp-humas/kominfo-sp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
