Jejakfakta.com - MAKASSAR - Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026). Seminar yang digelar atas kerja sama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini mempertemukan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulsel.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman para pemimpin daerah mengenai kebijakan penguatan ekonomi desa dan percepatan swasembada pangan nasional. Hadir sebagai narasumber utama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam pemaparannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memahami substansi kebijakan pemerintah secara utuh sebelum memberikan penilaian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang justru dapat menghambat pelaksanaan program di lapangan.
Baca Juga : Presiden Prabowo Panggil Menteri Bahlil, Bahas PLTS 100 GW, Stok BBM Aman, dan Harga Subsidi Tetap
"Yang penting masyarakat dan pemerintah daerah memahami dulu kebijakan pemerintah dengan utuh. Kalau belum paham lalu muncul salah paham, itu justru menyulitkan pelaksanaan program," ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, berbagai program yang dirancang saat ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pedesaan. Menurutnya, swasembada pangan merupakan prioritas nasional yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar.
Baca Juga : Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pusat Penyaluran Bantuan dan Penyerap Hasil Pertanian
"Kita harus swasembada pangan. Itu prinsip yang tidak boleh ditawar karena menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa serta masa depan petani Indonesia," tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketergantungan Indonesia pada impor komoditas pangan strategis yang telah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, pemerintah mendorong keberpihakan yang lebih kuat kepada petani melalui kebijakan baru.
Tak hanya sektor pertanian, perhatian pemerintah juga difokuskan pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli menyebut nelayan membutuhkan dukungan infrastruktur agar memiliki daya saing lebih baik.
"Pemerintah harus membela nelayan melalui Kampung Nelayan Merah Putih dengan fasilitas seperti cold storage, pabrik es, balai lelang, tambatan perahu hingga SPBN," katanya.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tukar nelayan sekaligus memperkuat ekonomi di kawasan pesisir.
Pada kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan juga menjelaskan fungsi strategis Koperasi Desa Merah Putih dalam sistem pemerintahan. Menurutnya, koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Hadiri Rakortas PSEL, Dorong Percepatan Pengolahan Sampah Jadi Energi
"Bantuan pemerintah nantinya disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Mulai bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG tiga kilogram hingga berbagai program lainnya," ujarnya.
Ia menambahkan, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa. "Kalau harga gabah turun di bawah harga pembelian pemerintah, Kopdes yang membeli. Jadi koperasi hadir untuk melindungi masyarakat desa," katanya.
Mengikuti seluruh rangkaian seminar bersama kepala daerah lainnya, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menilai materi yang disampaikan pemerintah pusat memberikan arah yang jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi desa. Yusran menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkep siap menyelaraskan pelaksanaan program nasional dengan potensi unggulan yang dimiliki daerah, baik di sektor pertanian, kelautan, maupun pengembangan kawasan geopark yang telah mendunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
