Jejakfakta.com, TANA TORAJA – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat pengendalian inflasi dengan menyasar salah satu kebutuhan paling vital masyarakat, yakni energi. Pengawasan distribusi BBM hingga penertiban penggunaan LPG 3 kilogram menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga pasokan dan daya beli masyarakat.
Langkah tersebut disampaikan Pemkab Luwu Timur dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V sekaligus Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Bupati Luwu Timur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin, memaparkan perkembangan inflasi sekaligus strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Luwu Timur.
Baca Juga : Pemkab Luwu Timur Tegaskan Komitmen Memperjelas Sengketa HPL melalui Jalur Hukum
Secara year on year (yoy), inflasi Luwu Timur pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,34 persen. Sementara secara month to month (mtm), daerah tersebut mengalami deflasi 0,43 persen.
Menurut Andi Juana, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Luwu Timur melalui strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar. Bahkan, Bupati Luwu Timur disebut turun langsung memantau distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM.
Baca Juga : Jebakan Listrik Tikus Dinilai Berbahaya, Pemkab Lutim Dorong Petani Beralih ke Metode Aman
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” jelas Andi Juana.
Penggunaan LPG 3 Kg Jadi Perhatian
Selain BBM, pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan ketepatan sasaran LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Baca Juga : Gugatan Petani Laoli Masuk Tahap Pembacaan, Pemkab Luwu Timur Ajukan Intervensi
Pemkab Luwu Timur mengambil langkah dengan menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia agar tidak menggunakan LPG 3 kilogram. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga agar LPG bersubsidi lebih banyak tersedia bagi kelompok masyarakat yang memang berhak menerima.
“ASN dan pegawai PT Vale Indonesia diinstruksikan untuk tidak menggunakan tabung LPG 3 kilogram. Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ujar Andi Juana.
Kebijakan di sektor energi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi gangguan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Belum Sehari Dibuka, Pendaftar Beasiswa Lutim Juara Tembus 2.725 Mahasiswa
Diminta Bertindak Sebelum Harga Naik
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. M. Jufri Rahman, meminta pemerintah daerah tidak menunggu gejolak harga terjadi sebelum mengambil langkah pengendalian.
Menurutnya, strategi 4K harus diterapkan melalui tindakan konkret dan sistem peringatan dini atau early warning.
Baca Juga : Pastikan Stok Darah Aman, Pemkab Lutim Gandeng PMI Gelar Donor Darah ASN
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak. Gunakan dana BKK, jangan takut karena itu diperbolehkan,” kata Jufri Rahman.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, memaparkan perkembangan inflasi di wilayah Zona V yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.
Firman juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja TPID di setiap daerah untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi.
HLM TPID Zona V tersebut menjadi ruang koordinasi antardaerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan kebutuhan pokok, serta melindungi daya beli masyarakat.
Kegiatan yang dibuka Sekda Sulsel tersebut turut dihadiri Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah dari Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo.
Dalam kegiatan itu, Andi Juana didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
