Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Anak muda juga didorong mengambil peran dengan memantau proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang menggunakan uang negara.
Dorongan tersebut dilakukan melalui Pelatihan Youth Integrity Center (YIC) Sulawesi Selatan bertema "Orang Muda Memantau Pengadaan Barang dan Jasa" yang digelar Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi bersama Transparency International (TI) Indonesia, dengan dukungan Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) di Hotel Jolin, Jalan Pengayoman, Makassar, Sabtu (3/10/2026).
Pelatihan ini sekaligus menandai kembali dilanjutkannya program YIC Sulsel yang pertama kali dibentuk pada 2023 oleh ACC Sulawesi dan TI Indonesia.
Baca Juga : Bupati Irwan Terima Silaturahmi Perdana Kapolres Lutim, Bahas Sejumlah Isu Daerah
Selama sekitar dua tahun, program tersebut telah melibatkan dan membekali 30 anak muda dengan pemahaman mengenai proses pengadaan barang dan jasa serta metode pemantauannya. Pada 2026, program YIC Sulsel diperluas dengan menjangkau lebih banyak anak muda, termasuk jurnalis.
PBJ Masih Jadi Sektor Rawan Korupsi
Penguatan partisipasi publik dalam pengawasan PBJ didorong oleh masih tingginya risiko korupsi pada sektor tersebut.
Baca Juga : 23 Kabupaten/Kota Bakal Hadir di Lutim, Bupati Irwan Ajak Warga Jadi Tuan Rumah yang Ramah
Berdasarkan Catatan Akhir Tahun ACC Sulawesi, perkara terkait PBJ menjadi perkara yang paling banyak disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada 2024, yakni 73 dari total 120 perkara.
Secara nasional, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024 menunjukkan hampir 90 persen perkara yang disidangkan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 mencatat 82 persen pemerintah provinsi dan 67 persen pemerintah kabupaten/kota masuk kategori rentan korupsi, salah satunya terkait pengelolaan PBJ.
Di Sulawesi Selatan, anggaran publik Kota Makassar yang mencapai sekitar Rp5,3 triliun dan Kabupaten Gowa sekitar Rp2,2 triliun juga mengalir melalui berbagai mekanisme pengadaan. Besarnya nilai anggaran tersebut membuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai penting.
Baca Juga : Disahkan Secepat Kilat, UU Reforma Agraria Dipertanyakan: LBH Makassar Soroti Potensi Konflik Makin Panjang
"Pemberantasan korupsi saja belum cukup efektif menurunkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Pencegahan harus diperkuat dengan melibatkan publik, terutama orang muda yang melek teknologi dan kritis. Lewat YIC, kami ingin mereka tidak hanya paham prosesnya, tetapi juga berani memantau dan bersuara," tutur Ketua ACC Sulawesi, Anggareksa PS.
Belajar Menelusuri Pengadaan dengan OSINT
Pelatihan YIC Sulsel diikuti 35 peserta dari kalangan mahasiswa, pers mahasiswa, kelompok penyandang disabilitas, hingga aktivis organisasi nonpemerintah (NGO) di Sulawesi Selatan.
Peserta mendapatkan materi mengenai dasar hukum, tahapan, serta jenis-jenis PBJ. Mereka juga diperkenalkan dengan teknik open source intelligence (OSINT) untuk menelusuri, memverifikasi, dan mendokumentasikan informasi mengenai pengadaan.
Tidak hanya menerima materi, peserta kemudian dibagi dalam kelompok untuk mempraktikkan pemantauan PBJ secara daring. Mereka dilatih menelusuri informasi pengadaan, menyusun temuan dalam bentuk laporan, hingga mempresentasikan hasil pemantauan.
"Anak muda punya kemampuan digital yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi pengadaan. Pelatihan ini kami rancang agar peserta langsung praktik menelusuri proyek nyata, sehingga ilmunya bisa dipakai setelah keluar dari ruang pelatihan," tegas Anggareksa.
Baca Juga : Luwu Timur Tekan Inflasi dari Sektor Energi, Distribusi BBM hingga LPG 3 Kg Jadi Perhatian
Kelompok Disabilitas Ikut Awasi Uang Rakyat
Keterlibatan kelompok disabilitas menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan.
Salah satu peserta dari kelompok disabilitas, Nurfadillah, menilai pelatihan YIC Sulsel memberikan ruang bagi kelompoknya untuk terlibat langsung dalam pemantauan PBJ.
"Sebagai peserta, kami berharap bisa menjadi mata dan telinga publik dalam mengawal uang rakyat, mulai dari proyek-proyek di sekitar kita. Di pelatihan YIC ini, kami mempelajari secara langsung dan praktik bagaimana metode pemantauan PBJ. Ini yang menurut saya sangat penting bagi kami, khususnya kelompok disabilitas, untuk ikut andil dalam pemantauan korupsi di sektor PBJ," papar Nurfadillah.
Melalui pelatihan tersebut, YIC Sulsel menargetkan peningkatan pemahaman anak muda mengenai proses pengadaan barang dan jasa serta peran masyarakat dalam melakukan pemantauan.
Program ini juga diarahkan untuk mendorong anak muda lebih aktif mengawasi proses pengadaan yang berlangsung di lingkungan sekitar mereka, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mengawal penggunaan anggaran negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
