Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat industri daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Mulai dari insentif bahan baku industri, fasilitas kegiatan berskala internasional, hingga pembangunan dermaga di kawasan Kepulauan Spermonde menjadi aspirasi yang disampaikan kepada Komisi VII DPR RI.
Aspirasi tersebut disampaikan Munafri dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).
Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04 persen, menurutnya, penguatan ekosistem usaha dan investasi perlu diikuti kebijakan yang mendukung pengembangan industri di daerah.
Baca Juga : Wali Kota Appi Luncurkan Logo HUT ke-419 Makassar, Angkat Filosofi Pappaseng
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” kata Munafri.
Minta Insentif Bahan Baku untuk Industri Lokal
Salah satu usulan yang disampaikan Munafri ialah pemberian insentif terhadap bahan baku yang masuk ke Makassar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
Baca Juga : Simpul Nusantara, Cara Gunung Sari Makassar Integrasikan Sampah, Pangan, dan UMKM
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan industri lokal, termasuk industri garmen yang menghadapi tantangan biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” ujarnya.
Dukungan kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing pelaku industri sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di Makassar.
Baca Juga : Makassar Jadi Titik Promosi Jakarta Travel Fair 2026, Pariwisata Dua Kota Siap Saling Promosi
Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jadi Perhatian
Selain industri, Munafri menyoroti kebutuhan infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Makassar, yang kerap menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional, dinilai membutuhkan fasilitas yang representatif untuk mengakomodasi berbagai agenda.
Ia menyebut, kota ini masih memerlukan gedung yang memadai untuk kegiatan seni, pertunjukan budaya, serta pertemuan dan pameran atau meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).
Baca Juga : Dispar Makassar Dukung APPMI Bawa Fesyen Lokal ke Panggung Indonesia Fashion Week 2027
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” tuturnya.
Munafri juga menyinggung potensi gastronomi Makassar sebagai bagian dari kekayaan budaya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat daya tarik pariwisata.
Ia berharap pemerintah pusat turut mendukung upaya mendorong gastronomi Makassar agar mendapat pengakuan internasional melalui program warisan gastronomi UNESCO.
Baca Juga : Di Forum Makassar Leadership Summit, Munafri: Event Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Masyarakat
Selain gastronomi, Munafri menyebut Pinisi yang telah diakui sebagai warisan budaya takbenda UNESCO sebagai salah satu potensi budaya yang dapat memperkuat identitas dan daya tarik pariwisata Makassar.
Minta Dukungan Pembangunan Dermaga di Kepulauan
Persoalan infrastruktur kepulauan menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan Munafri. Ia menilai, ketersediaan dermaga dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menunjang pengembangan wisata bahari di kawasan Kepulauan Spermonde.
Namun, menurut Munafri, ruang gerak Pemerintah Kota Makassar dalam membangun infrastruktur tersebut masih terbatas karena persoalan kewenangan.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat kepulauan. Keberadaan dermaga tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi, tetapi juga berpotensi menunjang aktivitas ekonomi dan pengembangan destinasi wisata bahari.
Munafri berharap berbagai aspirasi tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat agar pengembangan industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan wilayah kepulauan dapat berjalan beriringan.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Menurutnya, pertemuan itu bertujuan menghimpun informasi langsung mengenai kondisi, tantangan, dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama di sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
