Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Sebanyak 95 peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, 21–24 Oktober 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur ini bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (LPPM-P2KP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Bimtek tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penyusunan program dan kebijakan, sehingga pembangunan daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih inklusif dan berkeadilan.
Baca Juga : Praktik Cuci Tangan Siswa Capai 96,7%, Save the Children dan Pemkab Luwu Timur Bidik Target 100%
Dalam sambutan Bupati Luwu Timur yang dibacakan Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Aswan Azis, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis administrasi. Pendekatan ini harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang diterapkan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Melalui bimtek ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di Luwu Timur responsif terhadap kebutuhan laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal, karena pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang memberi ruang bagi semua,” ujar Aswan.
Ia menekankan, keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari peningkatan pengetahuan peserta. Aparatur juga diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang responsif gender dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Baca Juga : Perlindungan Pekerja Makin Luas, Luwu Timur Raih Juara II Jamsostek Award 2026
Menurutnya, peningkatan kapasitas ASN perlu diikuti penguatan koordinasi lintas sektor serta perubahan pola kerja birokrasi agar perspektif gender benar-benar terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan.
Aswan juga berharap kerja sama dengan LPPM-P2KP Unhas Makassar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dinilai penting untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur sekaligus memperkuat kualitas kebijakan publik.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu yang diberikan, dan mengaplikasikannya dalam tugas sehari-hari,” katanya.
Baca Juga : Pemkab Lutim dan Save the Children Evaluasi Sekolah Sehat, Enam Sekolah Jadi Sasaran Monitoring
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur, Parha Arief, menegaskan dukungan lembaganya terhadap peningkatan kompetensi ASN sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Penguatan kapasitas aparatur diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.
Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Ketua LPPM Unhas, Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, SP.MK(K). Dalam pembukaan tersebut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk membangun kapasitas aparatur, terutama dalam menangani isu strategis pembangunan seperti pengarusutamaan gender.
Melalui kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini, Pemkab Luwu Timur diharapkan dapat memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada capaian program, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
