Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh 1.005 Rukun Warga (RW) memiliki bank sampah sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga.
Melalui kolaborasi dengan PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbaramaluku), sampah rumah tangga yang dipilah dan dikelola kini dapat dikonversi menjadi saldo Tabungan Emas, sehingga memberikan nilai ekonomi sekaligus mendorong literasi keuangan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat menghadiri Konsolidasi Wilayah Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Tahun 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Sabtu (21/11/2026).
Baca Juga : Makassar Skill Competition 2026, Munafri Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia

Kegiatan yang digelar FORSEPSI Wilayah Kanwil VI Makassar tersebut mengangkat tema "FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri".
Menurut Appi, program konversi sampah menjadi tabungan emas bukan hanya membantu mengurangi timbulan sampah, tetapi juga memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.
Ia berharap masyarakat semakin memahami bahwa sampah rumah tangga memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan dikelola dengan baik.
Baca Juga : Pecahkan Rekor Peserta, Makassar Domino Championship Series 7 Diikuti 3.072 Pasang
"Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga," ujar Appi.
Wali Kota Makassar itu menegaskan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha dan komunitas peduli lingkungan.
Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan adalah kerja sama Pemkot Makassar dengan Pegadaian melalui program penukaran sampah menjadi saldo Tabungan Emas.
Baca Juga : Appi Ingin Barru Jadi Sentra Nastar Terbaik Sulsel, Nanas Lokal Disiapkan Jadi Produk Unggulan
Kolaborasi tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Karena itu, Appi menegaskan penguatan jaringan bank sampah harus menjadi salah satu fokus utama Pemkot Makassar.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa, Makassar menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang membutuhkan penanganan serius dari hulu hingga hilir.
Baca Juga : Telusur Jejak Makassar Hadir di TSM 20-22 November, Munafri Ajak Warga Jelajahi Sejarah Kota
"Pada tahun sebelumnya, timbulan sampah Kota Makassar mencapai sekitar 1.054 ton per hari. Sebanyak 54,46 persen merupakan sampah organik dan 15,30 persen sampah plastik," jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama rumah tangga. Oleh karena itu, Pemkot Makassar terus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan bank sampah unit di tingkat RT/RW, pasar, sekolah, perguruan tinggi, hotel, restoran, hingga perkantoran.
Hasilnya, jumlah bank sampah unit aktif meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026.
Baca Juga : Appi-Aliyah Tata Ulang Kabinet MULIA, 29 Pejabat Bergeser: Kinerja Birokrasi Harus Terukur
Di tingkat pengolahan menengah, Kota Makassar juga memiliki tiga bank sampah pusat yang berada di Untia, Toddopuli, dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Sementara di tingkat hilir, Pemkot Makassar menggandeng para offtaker atau mitra penyerap hasil pengolahan sampah agar material yang telah dikumpulkan memiliki kepastian pasar.
Appi menargetkan ke depan setiap RW di Makassar memiliki bank sampah sendiri. Dengan total 1.005 RW, ia berharap Pegadaian bersama FORSEPSI dapat mengambil bagian lebih besar dalam membina dan memperkuat jaringan bank sampah tersebut.
"Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama," ajaknya.
Appi juga memaparkan penguatan ekosistem bank sampah mulai memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Pendapatan bank sampah pusat yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026. Capaian tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemkot Makassar bahkan menargetkan omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027.
Menurut Appi, peningkatan nilai ekonomi tersebut membuktikan pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi sirkular sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
"Saya juga berharap Pemkot bersama Pegadaian dan FORSEPSI untuk tidak hanya memperluas jaringan bank sampah, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelolaan, pemasaran, dan nilai tambah sampah yang dikumpulkan," harapnya.
Dalam kesempatan itu, mantan CEO PSM Makassar tersebut turut mengungkapkan perjalanan Pemkot Makassar membenahi persoalan sampah, termasuk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang.
Ia mengakui Makassar sebelumnya menjadi salah satu daerah yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat persoalan pengelolaan TPA yang masih menerapkan sistem open dumping.
Namun, melalui komitmen dan pembenahan bertahap, Pemkot Makassar kini terus melakukan perbaikan agar TPA Tamangapa dapat keluar dari sanksi administratif dan memenuhi standar pengelolaan yang lebih baik.
Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menegaskan, keberhasilan membenahi TPA bukan berarti persoalan sampah telah selesai.
"Pemerintah Kota akan melanjutkan pembenahan pada sistem pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampah agar yang berakhir di TPA benar-benar hanya residu," imbuh politisi Demokrat itu.
Edukasi pemilahan sampah juga mulai diperluas ke lingkungan sekolah. Anak-anak didorong membangun kebiasaan baru dengan mengenali jenis sampah organik dan anorganik.
Sekolah-sekolah bahkan mulai disiapkan dengan tiga jenis tempat sampah agar kebiasaan memilah dapat diterapkan sejak dini.
"Ketika TPA sudah kita selesaikan, saya berpikir selesai juga persoalan sampah. Ternyata ini baru satu kepingan kecil. Sekarang kita turun lagi membenahi sistem pengangkutan, untuk memastikan sampah yang sampai ke TPA itu hanya residu," ujar Munafri.
Appi juga mendorong FORSEPSI membentuk tim khusus pengelolaan sampah pada setiap kegiatan besar, termasuk konser, festival, dan berbagai acara di Kota Makassar.
Menurutnya, tingginya frekuensi penyelenggaraan kegiatan di Makassar berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah besar apabila tidak diantisipasi melalui sistem pemilahan sejak awal.
Ia mencontohkan, sebuah kegiatan yang dihadiri 10.000 orang berpotensi menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral yang harus dikelola secara terencana.
Karena itu, ia berharap FORSEPSI dapat berkolaborasi dengan penyelenggara acara atau event organizer untuk menyediakan layanan pemilahan dan pengumpulan sampah.
Selain membantu menjaga kebersihan kota, langkah tersebut juga berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi komunitas bank sampah.
"Kalau bisa FORSEPSI membuat tim. Setiap ada event mereka harus hadir untuk melakukan pemilahan sampah," pungkasnya.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbaramaluku), Pratikno, menegaskan komitmen Pegadaian untuk terus memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurutnya, gerakan bank sampah memiliki peran strategis karena mampu mempertemukan kepentingan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kota, Pegadaian, pengelola bank sampah dan mitra penyerap hasil pengolahan sampah (offtaker)," katanya.
Pratikno mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Ia menilai, berbagai kebijakan yang dijalankan Pemkot Makassar, mulai dari kewajiban pemilahan sampah sejak sumbernya, pembenahan TPA Tamangapa, hingga penguatan bank sampah, menjadi fondasi penting untuk mewujudkan target Makassar bebas sampah pada 2029.
"Kami melihat bagaimana Pemerintah Kota Makassar dikomandoi Pak Wali Kota terus mendorong pembenahan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir menuju target Makassar bebas sampah tahun 2029," ujar Pratikno.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterhubungan seluruh mata rantai, mulai dari kebiasaan memilah sampah di rumah tangga, pengumpulan melalui bank sampah, hingga kepastian penyerapan material oleh mitra offtaker.
Ketika seluruh elemen tersebut berjalan beriringan, ekonomi sirkular tidak hanya menjadi konsep, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pratikno juga menilai Konsolidasi Wilayah FORSEPSI 2026 menghadirkan langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola bank sampah.
Sejumlah agenda yang dibahas mencakup evaluasi program, penyusunan rencana kerja dan tindak lanjut, penataan kepengurusan FORSEPSI di tingkat kabupaten/kota, penyediaan panduan kerja melalui e-book, hingga diskusi bersama mitra offtaker dan penandatanganan komitmen bersama.
"Artinya, jalur dari pemilahan sampah dari rumah, masuk ke bank sampah, hingga penyerapan di hilir semakin jelas," jelasnya.
Lebih jauh, Pratikno menegaskan bahwa bagi Pegadaian, gerakan bank sampah merupakan wujud nyata penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Dari aspek lingkungan, gerakan ini mendorong pengurangan sampah dan menjaga kebersihan. Dari sisi sosial, masyarakat diberdayakan melalui aktivitas ekonomi produktif.
Sementara dari aspek tata kelola, pengelolaan bank sampah didorong semakin tertib, terorganisasi, dan berkelanjutan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan nilai ekonomi dari aktivitas memilah sampah dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga.
Di sinilah Pegadaian mengambil peran melalui penguatan literasi dan akses layanan keuangan, salah satunya dengan memperkenalkan Tabungan Emas sebagai instrumen untuk mengakumulasikan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah menjadi aset.
Menurut Pratikno, kebiasaan masyarakat yang memiliki kedekatan budaya dengan emas menjadi peluang untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui kepemilikan aset bernilai jangka panjang.
"Hasil jerih payah memilah sampah, sekecil apa pun awalnya, akan jauh lebih terasa manfaatnya ketika bisa diakumulasikan menjadi aset yang aman dan bernilai jangka panjang, seperti melalui Tabungan Emas PT Pegadaian," tuturnya.
Ia menambahkan, Pegadaian di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku berkomitmen memperluas edukasi keuangan, membuka akses layanan yang mudah dan transparan, serta memperkuat pendampingan kepada masyarakat.
Menutup sambutannya, Pratikno menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggerak dan pengelola bank sampah binaan Pegadaian yang selama ini konsisten mengambil bagian dalam gerakan pelestarian lingkungan.
"Bagi kami Pegadaian, keberhasilan gerakan bank sampah bukan semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang terkumpul, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menciptakan nilai tambah dan membangun ketahanan ekonomi keluarga," tukasnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



