Jejakfakta.com - Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Makassar diklaim mengalami penurunan menjadi 71.830 jiwa atau sekitar 4,58 persen dari total penduduk yang mencapai 1,43 juta jiwa.
Meskipun demikian, garis kemiskinan Makassar meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp511.081 perkapita perbulan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Syahrir Wahab mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 yang mencapai 11,82 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,18 persen.
Baca Juga : Masuk Daftar Best Place to Invest, Munafri Tegaskan Makassar Jadi Magnet Investasi Indonesia Timur
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Armin Paera, mengungkapkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui Program Lorong Wisata telah membantu menurunkan angka kemiskinan.
Menurutnya, program tersebut memberikan dorongan kepada pelaku UMKM di lorong untuk menjadi lebih berkembang dan mandiri.
"Kami memberikan bantuan bagi pelaku UMKM melalui usaha kelompok bersama di Lorong Wisata," jelasnya beberapa hari yang lalu.
Baca Juga : 934 Petugas Diterjunkan, Pemkot Makassar dan BPS Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Menjangkau Semua Wilayah
Pemerintah Kota Makassar juga berencana untuk terus menekan angka kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan toko kelontong melalui bantuan modal.
Bantuan tersebut akan disalurkan dalam bentuk barang dan menyasar 100 pelaku usaha. Jika para pelaku usaha toko kelontong sudah bisa mandiri, pemerintah kota akan mencari lagi toko kelontong yang akan diberdayakan.
Namun, Prof Marsuki DEA, pakar ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), mengatakan, sesuai statistik kasus, turunnya angka kemiskinan di Kota Makassar agak anomali.
Baca Juga : BPS Pangkep Terjunkan 315 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Bupati Tekankan Akurasi Data
Sebab, dari segi pengangguran, Makassar sudah masuk kategori tertinggi, namun angka kemiskinan malah turun.
"Terus terang ini membantah teori, karena teori berasumsi bahwa kemiskinan itu tergantung dari banyak tidaknya orang bekerja. Nah di Makassar banyak orang tidak bekerja tapi kurang yang miskin. Ada apa ini?" katanya kepada jejakfakta, Senin (6/3/2023).
Marsuki meminta adanya kajian lebih dalam dari BPS untuk menjelaskan fenomena ini. Sebab, menurut teori umumnya, kemiskinan berhubungan erat dengan jumlah orang yang bekerja.
Baca Juga : Bantuan Usaha di Gowa Akan Lebih Tepat Sasaran, Wabup Tekankan Pentingnya Sensus Ekonomi 2026 yang Akurat
"Ini harus ada kajian lebih lanjut dari lembaga-lembaga terkait untuk menjelaskan fenomena ini agar dapat memperjelas hubungan antara peningkatan pengangguran dengan penurunan angka kemiskinan di Kota Makassar," kata Marsuki.
Menurut Marsuki, jika klaim data tersebut benar maka kebijakan penurunan pengangguran tidak perlu dilakukan karena tidak berpengaruh pada kemiskinan.
Marsuki mengingatkan bahwa fenomena data BPS Makassar dapat menimbulkan banyak asumsi yang anomali dan sulit dijelaskan. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
