Kamis, 03 Agustus 2023 07:54

Makassar Tidak Masuk Daftar 10 Kota Paling Berkelanjutan Indonesia

Penerima anugerah UI Green City Metric 2023, di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (1/8/2023).
Penerima anugerah UI Green City Metric 2023, di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (1/8/2023).

Tiga pilar yang menjadi dasar pemeringkatan kota/kabupaten pertama di Indonesia versi UI Green City Metric, yakni, Lingkungan Hidup, Ekonomi, dan Sosial-Budaya. Bobot indikator untuk penilaian mencakup beberapa aspek, antara lain Penataan Ruang dan Infrastruktur (16%), Energi dan Perubahan Iklim (19%), Tata Kelola Sampah dan Limbah (19%), Tata Kelola Air (15%), Akses dan Mobilitas (16%), serta Tata Pamong/Governance (15%).

Depok - Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan tak muncul dalam pengumuman peringkat dan penganugerahaan bidang keberlanjutan UI Green City Metric 2023, di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (1/8/2023). 

Tercatat 58 kota/kabupaten dari 22 provinsi sebagai peserta pemeringkatan daerah berkelanjutan ini. Sebanyak 10 kota di antaranya dinobatkan sebagai Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia dan tiga kabupaten sebagai Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia. 

Melansir dari swa dan laman Kemendagri, berikut ini daftar 10 Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia, yaitu

Baca Juga : Unhas Konsolidasi Percepat Pencapaian SDGs

(1) Kota Kediri, Jawa Timur

(2) Kota Surabaya, Jawa Timur

(3) Kota Madiun, Jawa Timur

Baca Juga : Tiga Tertinggi Penduduk Miskinnya di Sulawesi Selatan, Tiga Tahun Berturut-turut

(4) Kota Blitar, Jawa Timur

(5) Kota Pariaman, Sumatera Barat

(6) Kota Semarang, Jawa Tengah

Baca Juga : Kota Makassar Juga Tertinggi Angka Kemiskinannya di Sulawesi Selatan

(7) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

(8) Kota Pasuruan, Jawa Timur

(9) Kota Padang, Sumatera Barat

(10) Kota Mojokerto, Jawa Timur.

Selain itu, ada tiga Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia, secara berurutan:

(1) Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

(2) Kabupaten Badung, Bali

(3) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Tiga pilar yang menjadi dasar pemeringkatan kota/kabupaten pertama di Indonesia ini, yakni, Lingkungan Hidup, Ekonomi, dan Sosial-Budaya. Bobot indikator untuk penilaian mencakup beberapa aspek, antara lain Penataan Ruang dan Infrastruktur (16%), Energi dan Perubahan Iklim (19%), Tata Kelola Sampah dan Limbah (19%), Tata Kelola Air (15%), Akses dan Mobilitas (16%), serta Tata Pamong/Governance (15%).

Ketua UI GreenMetric, Prof Riri Fitri Sari, mengatakan, UI GreenCityMetric dapat menjadi platform untuk melihat isu-isu keberlanjutan yang ada di kota/kabupaten di Indonesia. Isu-isu keberlanjutan ini diharapkan dapat mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pusat. 

“Melalui UI GreenCityMetric, UI berharap dapat memberi kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu Sustainable Development Goals (SDGs) di kalangan pemerintah daerah serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal,” kata Prof Riri yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan kepakaran teknologi informasi.

UI GreenMetric, selain menobatkan kota/kabupaten paling berkelanjutan, juga memberikan penghargaan kepada Kota Jambi, Jambi sebagai Kota dengan Peningkatan Kinerja Keberlanjutan Terbaik; serta Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Kota Peserta Baru Terbaik dalam Upaya Keberlanjutan.

Sementara itu, untuk masing-masing indikator penilaian, beberapa kota meraih nilai terbaik. Mereka adalah Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai kota paling berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur; Kota Blitar, Jawa Timur sebagai kota terbaik dalam bidang energi dan perubahan iklim; Kota Madiun, Jawa Timur terbaik dalam bidang tata kelola limbah; Kota Surabaya, Jawa Timur terbaik atas upayanya dalam tata kelola air; Kota Kediri, Jawa Timur mendapatkan prestasi dalam bidang akses dan mobilitas; serta Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai kota paling berkelanjutan dalam bidang tata pamong/governance.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, drg Nurtami, mengapresiasi kepada kota/kabupaten di Indonesia yang telah berperan aktif dalam mewujudkan daerahnya sebagai wilayah yang lestari dan berkelanjutan sesuai dengan kriteria dan indikator UI GreenCityMetric. 

Menurut Nurtami, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mendukung kota/kabupaten mencapai keberlanjutan.

“Perguruan tinggi dapat berperan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di kota/kabupaten dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Keterkaitan antara perguruan tinggi dan kota/kabupaten dalam bidang keberlanjutan dapat berfungsi sebagai sinergi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal,” kata Nurtami.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, mengapresiasi kinerja UI GreenMetric yang telah melakukan penilaian berdasarkan indikator yang dapat diterapkan bagi kota/kabupaten di Indonesia. Ia berharap hal ini bisa dikembangkan hingga ke level ASEAN, Asia, dan internasional.

“Sebanyak 58 kota/kabupaten yang mengikuti pemeringkatan ini adalah mereka yang memiliki kinerja dan perhatian terhadap data, karena saya tahu data yang dinilai oleh UI GreenMetric ini sangat detail. Oleh karena itu, saya mengapresiasi semua upaya yang telah dilakukan oleh kepala daerah bersama tim. Semoga ke depannya para akademisi, pemerintah pusat, local government, dan multilayer dapat bersinergi untuk meraih cita-cita bersama,” kata Safrizal.

Menurut Dirjen Safrizal, UI Green City Metric sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan yang salah satunya akan mengukur Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sebagai ukuran kuantitas dan kualitas layanan perkotaan.

Safrizal mengungkapkan, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam sektor perkotaan. Salah satunya yakni mengenai urbanisasi yang semakin pesat dan tidak disertai dengan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan perumahan aman serta terjangkau.

“Hal tersebut menyebabkan masih besarnya proporsi penduduk perkotaan Indonesia yang tinggal di daerah kumuh, kemacetan, polusi dan masalah kesehatan,” kata Safrizal.

Realitas tersebut, lanjut Safrizal, menyebabkan pembangunan berkelanjutan sulit tercapai tanpa perubahan signifikan dalam membangun wilayah perkotaan. Hal ini utamanya dengan meningkatkan perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak.

Menurut Dirjen, pemeringkatan kabupaten/kota di Indonesia di bidang keberlanjutan perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mendapat gambaran bagi kabupaten/kota mengenai isu pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan bidang keberlanjutan. Selain itu, melalui data tersebut akan terlihat pula usaha yang telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk dapat memperbaiki isu-isu keberlanjutan.(SWA/Kemendagri/UI GreenCityMetric).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#UI Green City Metric #UI GreenMetric #Prof Riri Fitri Sari #Kota Kediri #Kabupaten Wonogiri #angka kemiskinan kota Makassar #Sustainable Development Goals (SDGs)
Youtube Jejakfakta.com