Jejakfakta.com, Enrekang - 246 ASN formasi 2022 di lingkup Pemda Enrekang resmi menerima SK. Terdiri dari 243 PPPK tenaga kesehatan dan 3 CPNS lulusan STTD.
Penyerahan SK berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang, Senin (14/8/2023). Pada kesempatan yang sama, Bupati Enrekang Muslimin Bando dan perwakilan PPPK sekaligus menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama PPPK selama 5 tahun.
"Mungkin Enrekang satu-satunya Pemda yang berani mengontrak PPPK selama 5 tahun," kata MB dalam keranggannya diterima Jejakfakta, Senin (14/8/2023).
Baca Juga : 3.924 PPPK Paruh Waktu di Gowa Terima SK Pengangkatan
Daerah lainnya kebanyakan mengontrak PPPK hanya 1 tahun. Bahkan ada Pemda yang tidak membuka kuota PPPK sama sekali.
Tahun ini, Pemda Enrekang akan kembali menerima 346 tenaga kesehatan, 394 guru, dan 23 tenaga teknis.
"Ini semua bentuk komitmen kami, memperjuangkan, memberi jaminan kesejahteraan dan kenyamanan kerja bagi ASN," tegas Bupati 2 periode ini.
Baca Juga : 4.993 PPPK Paruh Waktu Pangkep Terima SK Pengangkatan
Bupati juga menjamin, segala urusan administrasi pengangkatan PPPK tidak butuh biaya alias gratis.
MB berharap para ASN memberi pelayanan terbaik. Beri kemudahan untuk masyarakat. Lebih sering tersenyum dan sopan saat melayani. Dan yang tak kalah penting, jaga loyalitas dan komitmen.
Kepala BKPSDM Enrekang Dadang Sumarna juga mengisahkan perjuangan pemerintah lewat arahan Bupati, dalam merealisasikan penerimaan ASN dan mengontrak PPPK dengan durasi 5 tahun.
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Terima Kunjungan Komisi X DPR RI Bahas Program Beasiswa Kartu Pintar
"Ini melalui proses panjang, berkali-kali konsultasi dan pengkajian yang cermat. Tentunya berkat arahan dan motivasi dari bapak Bupati," kata Dadang.
Pemda Enrekang juga sedang berupaya mengisi 20 kuota tenaga teknis yang tidak terisi tahun lalu akibat pesertanya tidak memenuhi passing grade. Kabar gembira untuk mereka yang tidak lulus, akan di-rangking agar formasinya terisi.
Acara ini turut dihadiri Wabup, Sekda, Kepala BKPSDM, Kadis Kesehatan, pimpinan OPD terkait, dan para kepala puskesmas. (rilis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
