Jejakfakta.com, Maros -- Guna menyatukan komitmen untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia khususnya di Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Maros bersama seluruh stakeholder mengikuti Working Group Meeting, Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas bagi pekerja Migran Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Mall Pelayanan Publik, Rabu (07/01/2024).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketenagakerjaan(DPMPTSPTK). Turut hadir pula perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Azis Ahmad, dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa Pertemuan Kelompok kerja atau Working Group ini merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Maros didampingi oleh SBMI dan IOM untuk membuat komitmen bersama mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan para Pahlawan Devisa, baik saat bertugas ataupun selepas bekerja di luar negeri.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Perlindungan Pekerja Migran di Forum Nasional IKN
Apalagi dikesempatan kali ini, Kabupaten Maros terpilih menjadi pilot project Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas bagi Pekerja Migran Indonesia di Sulawesi Selatan.
"Pertemuan kelompok kerja working group meeting, Kabupaten Maros merasa bangga menjadi salahsatu percontohan didampingi SBMI dan IOM, hasil meeting ini bisa menjadi acuan SBMI dan IOM yang berdampak baik dan bermanfaat bagi saudara migran kita kedepannya" jelasnya.
Sementara itu, Ketua SBMI Haryanto menyatakan, tata kelola migrasi yang aman adil, SBMI bersama IOM dan didukung migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF).
Baca Juga : Disnaker Pangkep Bekali Kompetensi Calon Pekerja Migran
Ia menyampaikan, kegiatan hari ini untuk memfasilitasi tata cara Pemkab Maros membuat perencanaan Efektif dalam pengembangan komitmen terhadap pembiayaan yang komunikatif dengan pihak lain dan SBMI melakukan pendampingan yang maksimal.
"Tiga wilayah yang menjadi pilot project, seperti di Jawa tengah, NTB dan Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros lah yang terpilih, project ini ditarget selama 30 bulan tujuannya untuk meningkatkan tata kelola Migrasi melalui penguatan Kapasitas Pemerintah dalam migrasi berbasis bukti dan berbasis gender di Daerah, untuk memaksimalkan potensi pengembangan migrasi," terangnya.
Selain itu, SBMI telah melakukan asesmen awal dengan menyasar 5 Desa di 3 Kecamatan di Kabupaten Maros, yakni; Kecamatan Mallawa Desa Telukpanuae, Desa Uludaya dan Desa Samaenre. Sementara di Kecamatan Tanralili di Desa Damai dan Kecamatan Turikale di Desa Taruada.
Baca Juga : Kadis Koperasi Makassar Terima Audiensi Pimpinan Bank Sulselbar Bahas Sinergi Layanan UMKM
Keberhasilan buruh migran tidak bisa dilihat atau diukur dari berapa banyak uang yang dibawa pulang atau yang telah dikirimkan, akan tetapi keberhasilan sesungguhnya apabila pekerja migran telah mendapatkan modal dari hasil berkerja di Luar Negeri dan tidak kembali lagi menjadi pekerja migran lagi untuk kedua kalinya.
"SBMI menjalankan peran melalui pemberdayaan ekonomi melalui beberapa hal, dengan mengelola keuangan agar bisa menabung dan mengembangkan aset, melihat dan memanfaatkan peluang usaha, membangun kemandirian dan jiwa kewirausahaan serta membantu pekerja migran memahami kebutuhan pasar kedepannya," ucap haryanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
