Jejakfakta.com, Luwu Timur -- Petani dan Perempuan Loeha Raya membantah pernyataan Perkumpulan Telapak Indonesia yang menyatakan bahwa proses eksplorasi pertambangan milik PT. Vale Indonesia di Blok Tanamalia tidak menimbulkan pelanggaran HAM.
Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Yahya Muchtar menegaskan bahwa PTVI melakukan eksplorasi tanpa melibatkan masyarakat khususnya petani dan perempuan yang ada di Loeha Raya dalam konsultasi publik, padahal menurut aturan internasional tentang Bisnis dan HAM, Vale harus mengimplementasikan prinsip FPIC.
“Pernyataan Telapak adalah kebohongan besar karena selama eksplorasi yang dilakukan oleh PTVI di Blok Tanamalia tidak pernah diawali dengan konsultasi publik terlebih dahulu, sehingga petani tidak pernah mendapat informasi yang jelas dari PTVI,” kata Yahya dalam keterangan pers yang diterima Jejakfakta.com, Sabtu (15/6/2024).
Baca Juga : Komnas HAM Nyatakan PT Huadi Nickel Alloy di KIBA Bantaeng Lakukan Pelanggaran HAM
Yahya mengaku bahwa selama ini petani melakukan penolakan pertambangan di Blok Tanamalia, jika itu terjadi maka akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Ia menegaskan masyarakat Loeha Raya sudah sangat sejahtera dengan berkebun merica. Artinya tanpa Vale, masyarakat telah hidup sejahtera.
“Kami sudah beberapa kali melakukan aksi penolakan pertambangan ini, seharusnya PTVI menghentikan semua aktivitasnya di pegunungan Lumereo atau Blok Tanamalia karena terdapat perkebunan merica milik masyarakat dan area hutan hujan yang merupakan habitat bagi flora dan fauna endemik Sulawesi serta penyangga perkebunan masyarakat dan Danau Towuti," tegasnya.
Selain itu, Hasmah, Koordinator Pejuang Perempuan Loeha Raya mengatakan bahwa PT Vale Indonesia (PTVI) melalui pernyataan Perkumpulan Telapak Indonesia bahwa tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan konsesi Tanamalia adalah penyataan yang tidak berdasar dan penuh kebohongan. Pernyataan ini sangat menyakitkan dan merugikan bagi kami.
Baca Juga : Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus Tuai Kecaman, Akademisi UGM Soroti Bahaya Impunitas
Penyataan tersebut akan mengorbankan masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut.
"Kami ingin menyampaikan bahwa kenyataan di lapangan jauh berbeda dari klaim yang mereka buat. Kami pun menyayangkan Telapak yang membuat pernyataan yang menguntungkan perusahaan tanpa berdiskusi dengan petani dan perempuan," beber Hasmah.
Pada awal tahun 2022, kata Hasmah, PT Vale dengan tanpa permisi masuk ke kawasan perkebunan masyarakat di Lemo Lemo, membangun camp, dan memulai eksplorasi. Kehadiran PTVI di blok Tanamalia, kondisi mulai berubah menjadi gurun ketidakadilan.
Baca Juga : Ratusan Petani Laoli Terancam Digusur untuk PSN, Pemkab Luwu Timur Diduga Langgar HAM
"Bagaimana mungkin ini tidak melanggar hak asasi manusia? Ini jelas pelanggaran brutal terhadap hak kami, hak masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera," tegasnya.
Hasmah menambahkan bahwa Perempuan di Loeha Raya melihat tindakan korporasi, khususnya PTVI, sebagai perampasan ruang yang begitu mengerikan dan mengancam kehidupan ribuan perempuan di Loeha Raya.
Menurutnya, tambang tersebut ibarat monster raksasa yang perlahan-lahan menggerogoti lahan perkebunan merica yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Baca Juga : HRWG: Kekerasan Polisi saat Aksi 28 Agustus Ancam Demokrasi Indonesia
"Mereka mulai dengan langkah-langkah kecil, seperti memeriksa lokasi, lalu mulai mengebor, dan akhirnya, ingin merampas seluruh perkebunan masyarakat," tuturnya.
"Bahkan sampai berkolaborasi dengan militer untuk mengintimidasi masyarakat atas nama perayaan hari lingkungan hidup."
Bagi petani, kehadiran PTVI seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan, di mana satu persatu wilayah kelola petani lenyap ditelan kerakusan tambang. "Akibatnya, konflik perebutan lahan antar petani akan menjadi pertempuran berdarah yang tak berkesudahan," keluh Hasmah.
Baca Juga : Tendangan Perdana Wabup Tandai Pembukaan Bupati Cup 1 se-Loeha Raya
Mirisnya, bagi petani, kehadiran PT Vale tidak hanya merusak tanah petani, tetapi juga merusak hubungan di antara masyarakat. Mereka memecahbelah masyarakat dengan mengiming-imingi petani agar melepaskan kebunnya. "Bahkan melakukan adu domba, menciptakan ketegangan dan kebencian di antara warga desa," katanya.
Ia mengaku masyarakat kini terpecah menjadi dua kubu, sebagian besar menolak aktivitas pertambangan dan ada beberapa orang yang mendukung, terutama mereka yang telah direkrut oleh PT Vale.
"Polarisasi ini sangat merusak ikatan sosial yang sebelumnya erat di desa kami," akunya.
“Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah justru berdiam diri, tidak memberikan sikap yang jelas terhadap konflik yang terjadi. Harapan masyarakat kepada para pejabat pun sirna. Bagaimana mungkin kita bisa berharap kepada mereka jika mereka tidak mampu berdiri untuk melindungi kita dari ketidakadilan ini?”
Masalah lain yang dirasakan petani merica adalah, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ini juga sangat mengkhawatirkan.
Jika perkebunan merica kami rusak, ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari perkebunan ini akan jatuh miskin. Ini bukan hanya ancaman, tetapi kenyataan pahit yang sudah di depan mata," kata Hasmah.
Pertanyaannya apakah praktek perusahaan yang dengan arogan melakukan pengeboran tanpa mempedulikan hak milik petani, bukan sebuah tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia?
Kemudian, Hasmah meminta agar Perkumpulan Telapak mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada masyarakat Loeha Raya karena memberi pernyataan yang tidak sesuai fakta dan merugikan ribuan petani, perempuan dan anak-anak di Loeha Raya.
“Atas nama seluruh masyarakat Loeha Raya kami mengutuk dan menyatakan keberatan keras atas pernyataan Perkumpulan Telapak,” tutup Hasmah. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
