Jejakfakta.com, YOGYAKARTA – Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah dibahas oleh DPR RI dan pemerintah, kini menjadi sorotan publik. Pembahasan yang menuai protes dari masyarakat pro-demokrasi ini dinilai berpotensi mengembalikan kekuatan militer dalam kehidupan sipil.
Meski menuai gejolak, pembahasan RUU tersebut kabarnya telah selesai dan siap dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alissa Wahid, Direktur Jaringan Gusdurian mengatakan, dalam pembahasan ini, sejumlah masalah mencuat, mulai dari kurangnya urgensi perubahan, pembahasan yang dilakukan di hotel mewah, hingga adanya penjagaan ketat oleh Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) yang diangkat sebagai bentuk pengamanan dari pasukan elite.
Baca Juga : Pengesahan RUU TNI, YLBHI: Kudeta terhadap Kedaulatan Rakyat
Salah satu kekhawatiran terbesar yang muncul adalah potensi pengembalian Dwifungsi ABRI yang pernah dihapus pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid, sebagai bagian dari reformasi militer.
"Keterlibatan tentara dalam politik dan administrasi pemerintahan dapat mengurangi profesionalisme mereka dan mengalihkan fokus mereka dari tugas utama mereka sebagai penjaga kedaulatan negara," ujar Alissa Wahid dalam keterangan persnya, Rabu (19/3/2025).
"Ini berisiko menurunkan kualitas demokrasi dan memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melanggar hak asasi manusia."
Baca Juga : Koalisi Masyarakat Sipil Makassar Tolak Revisi UU TNI: Kembali ke Orde Baru?
Menurutnya, penghapusan Dwifungsi ABRI pada era reformasi berperan penting dalam memisahkan peran militer dan sipil. Pada masa Orde Baru, Dwifungsi ABRI memberi izin bagi tentara untuk mengintervensi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan, sehingga masyarakat sipil merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri.
"Dalam sistem demokrasi yang sehat, militer harus berada di bawah kontrol sipil untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga," ujarnya.
Melihat gejokal ini, Jaringan Gusdurian dengan tegas menolak Revisi UU TNI yang berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi TNI/Polri.
Baca Juga : RUU TNI: Ancaman bagi Reformasi Militer dan Komitmen HAM Indonesia
Jaringan Gusdurian menegaskan bahwa prajurit aktif seharusnya fokus pada tugas pokok pertahanan negara, bukan terlibat dalam politik atau administrasi pemerintahan.
"Keterlibatan militer dalam politik bisa merusak kualitas demokrasi dan menurunkan profesionalisme tentara," lanjut Alissa.
Jaringan Gusdurian juga mengecam pembahasan RUU TNI yang tidak transparan. Proses pembahasan yang dilakukan di hotel mewah dan menghindari pengawasan publik ini dinilai sangat tidak transparan.
Baca Juga : Koalisi Sipil Gedor Pintu Rapat RUU TNI di Hotel Mewah, Minta Hentikan Pembahasan
“Di tengah banyaknya jargon efisiensi, kita justru melihat pembahasan yang tidak dapat diakses publik,” kata Alissa.
Jaringan Gusdurian mengajak DPR dan pemerintah untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. “Menyetujui RUU TNI yang berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi TNI/Polri adalah pengkhianatan terhadap reformasi yang kita perjuangkan selama ini,” tegas Alissa.
Jaringan Gusdurian juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal semangat reformasi dan supremasi sipil, agar demokrasi tetap berjalan dengan sehat dan adil.
“Penggerak Gusdurian dan jejaring masyarakat sipil di berbagai daerah harus bersatu untuk memantau dinamika sosial dan politik, serta menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan demokrasi,” tutup Alissa Wahid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
