Jejakfakta.com, MAKASSAR – Aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Makassar pada 1 Mei 2025 berlangsung panas. Puluhan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menggedor gerbang DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), menuntut kehadiran langsung perwakilan dewan untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Ketegangan sempat memuncak karena tidak ada satupun anggota DPRD yang muncul, meski orasi sudah berlangsung cukup lama. Namun situasi berhasil diredam ketika Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi atau yang akrab disapa "Cicu", akhirnya keluar menemui para demonstran.
Dalam dialog terbuka, Cicu menyampaikan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan para buruh.
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Hadiri Peringatan HUT ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan
"Secara resmi saya mewakili DPRD Sulawesi Selatan menerima rekomendasi yang disampaikan hari ini. InsyaAllah akan segera kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang kami miliki," ujarnya di hadapan massa.
Ia juga menegaskan bahwa kaum buruh merupakan tulang punggung ekonomi daerah dan harus dilindungi hak-haknya.
Ketua DPD KSPI Sulsel, Basri Abbas, menyampaikan harapannya agar pemerintah dan DPR serius memperhatikan nasib buruh.
Baca Juga : Massa Bakar Gedung Utama DPRD Sulsel Sabtu Dini Hari, Kota Makassar Mencekam
"Kami mendesak agar RUU yang dibuat benar-benar berpihak pada buruh. Jika tidak, kami akan menolak dengan tegas," katanya.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi pun meninggalkan lokasi dengan tertib.
Sebelumnya, massa dari Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Sulsel juga melakukan aksi serupa dengan membawa berbagai tuntutan, tak hanya soal ketenagakerjaan, tetapi juga lingkungan, pendidikan, agraria, hingga penegakan hukum dan demokrasi.
Baca Juga : Demo Hardiknas 2025 di Makassar: Mahasiswa Tuntut Pendidikan Gratis hingga Tolak MBKM
Tuntutan Demonstran Hari Buruh 2025 di Sulsel:
- Segera buat UU Ketenagakerjaan yang adil dan mencerminkan keadilan sosial.
- Tolak PHK massal, wujudkan perlindungan kerja.
- Hapus sistem kerja kontrak/outsourcing, hadirkan kepastian kerja.
- Terapkan upah nasional yang setara tanpa diskriminasi wilayah.
- Tegakkan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Buruh Migran.
- Hentikan diskriminasi terhadap pekerja disabilitas.
- Pemerataan perlindungan sosial untuk semua sektor.
- Perlindungan bagi pekerja ekonomi digital (driver online).
- Hentikan pemberangusan serikat buruh (union busting).
- Tindak tegas pengusaha yang tidak menjalankan UMP/UMK.
- Angkat honorer menjadi PNS.
- Laksanakan reforma agraria sejati sesuai UUD 1945 dan UUPA 1960.
- Berantas mafia tanah.
- Cabut regulasi anti-petani dan UU Cipta Kerja.
- Adili mafia impor pangan.
- Lindungi wilayah pesisir dan nelayan dari investasi merusak.
- Cabut PP No. 27/2021 tentang kelautan dan perikanan.
- Tindak pelanggaran lingkungan.
- Penuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup.
- Bentuk pengadilan lingkungan.
- Sahkan UU Masyarakat Hukum Adat.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Hentikan komersialisasi dan intervensi dalam pendidikan.
- Pastikan pemuda mendapat pekerjaan layak.
- Hentikan diskriminasi gender.
- Perlindungan dan upah layak untuk buruh perempuan.
- Sejahterakan aparat hukum, tangkap mafia peradilan.
- Adili pelaku kejahatan seperti mafia migas, sembako, dll.
- Usut tuntas dugaan ijazah palsu dan korupsi Jokowi.
- Hentikan pembahasan RUU Kepolisian.
- Evaluasi UU TNI 2025, batalkan jika inkonstitusional.
- Tegakkan demokrasi berdasarkan konstitusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
