Jejakfakta.com, MAKASSAR – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi di Makassar turun ke jalan dalam aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat, 2 Mei 2025. Mereka menggelar unjuk rasa di sejumlah titik strategis, mulai dari Jalan Alauddin, Flyover, hingga Kantor DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Aksi ini menyoroti berbagai persoalan dunia pendidikan, terutama terkait pendidikan gratis, pengangkatan tenaga honorer, dan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Sejumlah massa terlihat membawa spanduk aspirasi, membakar ban, serta menyuarakan orasi secara bergantian di depan Gedung DPRD Sulsel.
Beberapa kelompok yang terlibat antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Aliansi Organda UINAM Bersatu.
Baca Juga : Wahda Islamiyah Malili Apresiasi Program Seragam Gratis, Siswa Kian Termotivasi Belajar
Setelah sempat memicu kemacetan di sekitar lokasi, perwakilan dari DPRD Sulsel akhirnya menerima massa aksi. Legislator yang hadir menyambut mereka di antaranya adalah Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu), Sufriadi Arif, Yeni Rahman, dan Fauzi Andi Wawo.
Dalam dialog terbuka itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, seperti, penolakan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
"Pemerataan akses pendidikan di pelosok dan menolak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025," tuntutnya.
Baca Juga : Program Seragam Gratis Warnai Hari Pertama Sekolah, SDN 122 Dauloloe Penuh Semangat dan Haru
Tak hanya itu, mereka juga meminta penghentian komersialisasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan, prioritas dan transparansi dalam pengangkatan tenaga honorer hingga realisasi pendidikan gratis di seluruh jenjang.
DPRD Sulsel Janji Tindaklanjuti Aspirasi
Menanggapi tuntutan tersebut, Cicu menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa, selama masih berada dalam kewenangan DPRD Sulsel.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Tantang Kader HMI Jadi Motor Perubahan, Bukan Penonton Demokrasi
“Terkait hal-hal yang menjadi kewenangan kami, tentu akan kami tindak lanjuti. Untuk hal-hal di luar kewenangan, akan kami teruskan ke instansi terkait,” ujar politisi NasDem itu.
Secara khusus, ia menyoroti persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Sinjai yang disebut akan menjadi catatan penting bagi DPRD.
“Terkait P3K di Sinjai yang masih bermasalah, itu akan segera kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Baca Juga : Dari Pemilihan RT/RW hingga Turun Langsung ke Warga, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Munafri–Aliyah
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Sulsel telah merencanakan rehabilitasi sejumlah SMA dan SMK di tahun 2025, meskipun kemampuan fiskal daerah tengah menurun.
“Kita akan mulai perbaikan fisik beberapa sekolah tahun ini. Walaupun anggaran terbatas, kita maksimalkan penggunaannya,” ujarnya.
Cicu juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri, mengingat biaya pendidikan dari SD hingga SMA seharusnya tidak dipungut biaya.
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Hadiri Peringatan HUT ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan
“Kalau ada oknum yang memungut biaya di sekolah negeri, laporkan. Kami akan tindak lanjuti melalui Dinas Pendidikan Sulsel,” tegasnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
