Jejakfakta.com, MAMAJU — Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Tolak Tambang mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (5/5/2025) untuk menuntut pencabutan izin tambang pasir yang dinilai mengancam kawasan pesisir dan muara sungai. Aksi damai ini justru berujung pada tindakan represif aparat.
Massa aksi berasal dari berbagai wilayah terdampak, termasuk Desa Karossa (Mamuju Tengah), Sarassa (Pasangkayu), serta Kalukku Barat dan Beru-beru (Mamuju). Mereka tiba sekitar pukul 10.00 Wita dengan konvoi mobil dan sepeda motor, membawa spanduk dan petaka berisi penolakan terhadap izin tambang yang diberikan kepada PT Alam Sumber Rezeki (ASR).
Setibanya di lokasi, warga langsung melakukan orasi di depan gerbang kantor gubernur yang telah dijaga ketat puluhan personel Kepolisian dari Polda Sulbar dan Polres Mamuju.
Baca Juga : Warga Sulawesi Barat Melawan, Tolak Tambang Pasir Demi Ruang Hidup dan Keselamatan Lingkungan
“Kami datang untuk bertemu langsung dengan Gubernur Suhardi Duka, meminta agar izin usaha pertambangan di kampung kami dicabut,” ujar Zulkarnain, Jenderal Lapangan aksi, dalam keterangannya.
“Kalau hari ini Gubernur tidak menemui kami, kami siap bertahan di sini, bahkan menginap sampai suara kami didengar. Kami hanya ingin menyampaikan keresahan kami secara langsung kepada pemimpin yang kami pilih.”
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Tolak Tambang mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (5/5/2025) untuk menuntut pencabutan izin tambang pasir yang dinilai mengancam kawasan pesisir dan muara sungai. @Jejakfakta/dok. Istimewa
Baca Juga : Kehadiran Tambang Pasir di Desa Karossa Memicu Konflik, Satu Warga Dianiaya
Setelah menunggu hampir tiga jam tanpa tanggapan, massa mulai mendesak masuk ke halaman kantor. Aksi dorong dengan aparat tak terhindarkan. Setelah gerbang berhasil dibuka, warga disambut oleh semprotan water cannon dan aparat bersenjata lengkap yang telah siaga di dalam kompleks kantor.
“Kalau saja pemerintah dari awal mau dengar suara warganya, kami tidak perlu datang sejauh ini. Kami hanya ingin menjaga kampung, tapi malah diperlakukan seperti penjahat,” ujar Mama Indah, peserta aksi asal Desa Karossa.
Aksi ini bukan yang pertama. Sebelumnya, warga telah melakukan berbagai upaya — mulai dari aksi di tingkat kelurahan hingga kabupaten, serta mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Provinsi dan pihak perusahaan. Namun, suara mereka tetap diabaikan.
Baca Juga : Nelayan Karossa dan Sarassa Dikriminalisasi Akibat Menolak Tambang Pasir, Hadiri Pemeriksaan di Polda Sulbar
Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT ASR diterbitkan pada 21 Maret 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Gubernur Sulbar. Lokasi tambang berada di Sungai Benggaulu, Desa Karossa — wilayah yang selama ini ditolak warga untuk dijadikan lokasi pertambangan.
Penolakan warga juga telah berujung pada kriminalisasi: 11 orang dilaporkan ke Polda Sulbar. Ketegangan meningkat beberapa minggu terakhir setelah beredarnya video insiden pembacokan yang disusul pernyataan video dari Gubernur, yang pada intinya meminta warga tidak menghalangi aktivitas perusahaan.
Hingga berita ini ditulis, warga masih bertahan di halaman kantor gubernur, menunggu untuk dipertemukan langsung dengan Gubernur Suhardi Duka.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
