Jejakfakta.com, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dewi Chomistriana, di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Selasa (13/5/2025).
IPAL Metropolitan Invesment Project (Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu) Losari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.
Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Makassar komitmen agar terus memaksimalkan sumberdaya potensi yang ada untuk penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Kota dalam meningkatkan layanan air baku serta sanitasi di Kota Makassar.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
"Tadi, kami bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PU meninjau IPAL Losari di Makassar. Ini tentu bagian dari program pusat dan Pemerintah Kota yang terus kita tingkatkan sesuai kebutuhan," jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
IPAL Losari telah diresmikan oleh mantan Presiden RI, Joko Widodo di Makassar, tanggal 22 Februari 2024 lalu. Tujuanya, sistem pengolahan air terpusat ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas air baku.
IPAL Losari ini dibangun dari tahun 2019-2023 dan diresmikan 2024. IPAL tersebut berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari, dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 kilometer dan bisa melayani 41 ribu kepala keluarga.
Baca Juga : Dubes Finlandia Bahas Kerja Sama Infrastruktur Cerdas dengan Wali Kota Makassar
Selaku Wali Kota, Appi menegaskan komitmen penuh pemerintah kota dalam mendukung operasional IPAL, termasuk perluasan layanan ke kecamatan lain yang belum terjangkau.
"IPAL ini hanya melayani 5 wilayah, dari 15 kecamatan. Dengan semangat kolaboratif seperti hari ini, saya optimis cakupan layanan akan terus meluas dan tuntas," katanya.
Meski begitu, Appi mengungkapkan pentingnya adanya kepastian hukum yang jelas dalam pengelolaan fasilitas ini, terutama terkait dengan pengelolaan biaya operasional dan status pengelolaan antara PDAM dan pemerintah kota.
Baca Juga : Munafri Tekankan Skill dan Keselamatan dalam Diklat Pelayaran di Makassar
Ia berharap dengan adanya kepastian tersebut, pengelolaan IPAL Losari dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan di masa depan.
"Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat perluasan jaringan dan penyambungan IPAL keseluruh kecamatan demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat," harap politisi Golkar itu.
Pada kesempatan ini, Appi menambahkan, IPAL membantu mengurangi pencemaran air dan tanah. Lingkungan yang bersih secara langsung berkontribusi pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
Baca Juga : Dapat Tambahan Kapal dari Pusat, Pemkot Makassar Siapkan Rute Transportasi Antar Pulau
"Kehadiran IPAL ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam kesehatan, utamanya pada masalah lingkungan agar tidak tercemar. Mengurangi risiko bahan kimia," tukasnya.
Kunjungan kerja Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, di hadiri sejumlah pejabat Pemkot Makassar.
Selain Wali Kota Munafri, hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhelsi Zubir, dan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad.
Baca Juga : Munafri Tegaskan SAKIP Bukan Formalitas, Kunci Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Berdampak
Pada kesempatan yang sama. Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menyampaikan apresiasi atas dedikasi PDAM dan Pemkot Makassar. Ia menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi pemanfaatan IPAL Losari.
"Kami percaya dengan komitmen yang ada dari PDAM dan dukungan penuh dari Pemkot Makassar, IPAL Losari akan menjadi contoh pengelolaan sanitasi yang berhasil di Indonesia," tuturnya.
Saat ini, IPAL Losari baru melayani 489 sambungan rumah dari target 14.000. Ia menegaskan pentingnya percepatan sambungan layanan agar investasi negara dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, IPAL ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi wujud nyata upaya menjaga lingkungan, kualitas air tanah, dan kesehatan masyarakat.
"Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah kota agar pengelolaan ini optimal dan berdampak luas," ujarnya.
Dewi Chomistriana, menambahkan pentingnya pembentukan regulasi dan penetapan tarif yang jelas agar operasional IPAL bisa berjalan secara efisien.
"Operasional IPAL memerlukan biaya besar, hingga Rp3 miliar per tahun, sehingga skema pembiayaan harus melibatkan APBD dan potensi tarif dari pengguna layanan, baik domestik maupun komersial," tukasnya.
Sedangkan, Dirut PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad, menegaskan komitmen penuh PDAM dalam mengelola IPAL Losari secara profesional.
Ia menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, pengoperasian IPAL berjalan dengan baik berkat dedikasi para petugas di lapangan.
Selama ini mengelola dengan penuh tanggung jawab, walau belum ada legalitas formal yang mengatur peran PDAM sebagai operator.
"Kami berharap kunjungan ini menjadi titik terang agar ke depan ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional," harap Hamzah.
Menurutnya, PDAM telah mengalokasikan dana operasional sekitar Rp9 miliar selama tiga tahun terakhir. Namun tanpa dasar hukum yang jelas, hal ini kerap menjadi temuan audit.
Karena itu, Hamzah menyampaikan adanya regulasi atau payung hukum yang memperkuat kerjasama antara PDAM dan Pemerintah Kota Makassar.
"Semoga kunjungan ini menjadi titik terang agar ke depan ada kepastian hukum yang mendukung kelancaran operasional," tuturnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
