Laporan: Humas PDAM Makassar
Makassar – Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Hamzah Ahmad bersama bawahan menemui langsung Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel Muhamad Risbiyantoro di Kantor BPKP, Bumi Tamalanrea Permai, Makassar, Jumat (16/5/2025).
Kedatangan Hamzah Ahmad bersama pejabatnya untuk konsultasi perihal pengembangan dan pemenuhan layanan air bersih di wilayah timur Kota Makassar.
Baca Juga : Lutim Bidik Level 3 IEPK 2026, Inspektorat Paparkan Strategi Pengendalian Korupsi di Forum BPKP
"Kehadiran kami tiada lain untuk meminta arahan dan bimbingan sekaligus pendampingan dari BPKP Sulsel, agar setiap kegiatan yang kami laksanakan selalu mendapat pengawasan dan masukan agar tidak ada yang dirugikan apalagi sampai berimplikasi hukum," kata Hamzah Ahmad.
PDAM Makassar, lanjut Hamzah, akan melakukan berbagai pembangunan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Makassar khusus di wilayah timur kota yang hingga saat ini masih ada beberapa wilayah belum mendapatkan air bersih.
"Olehnya itu, kami hadir di sini agar perencanaan pengembangan pemenuhan tidak ada kendala apapun," kata Hamzah.
Hamzah mengungkapkan, selaku penjabat direksi baru yang diberi amanah dan tanggung jawab oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk melakukan penataan dan pembenahan, sudah sepantasnya terus melaksanakan koordinasi dengan pihak BPKP agar terus mendapat arahan dan masukan.
"Tentunya kami butuh pendampingan agar apa yang menjadi harapan kita semua yakni memenuhi kebutuhan air warga Kota Makassar dapat segera terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang kami sudah jadwalkan," kata Hamzah.
Hamzah berharap hasil konsultasi dengan BPKP dapat memberikan dukungan, masukan, bimbingan dan arahan terhadap program tersebut.
Baca Juga : PDAM Makassar Kebutan Koneksi Pipa Pongtiku, Plt Dirut Hamzah Ahmad Tinjau Pengerjaan hingga Larut Malam
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Muhamad Risbiyantoro menyambut baik kedatangan pejabat PDAM Makassar.
"Memang setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap institusi harus ada pengawasan supaya tidak lepas kontrol, baik mulai dari perencanaan penganggaran, proses pelaksanaan sampai penyelesaiannya," kata Risbiantoro. (Advetorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
