Jejakfakta.com, MAKASSAR – Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menyampaikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya dukungan asing terhadap LSM dengan tujuan memecah belah pemerintah dan rakyat.
Pernyataan Presiden itu disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025. Menurut Prabowo, ada LSM yang didanai lembaga asing dengan agenda memecah belah bangsa.
Namun, bagi Amin, tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap kerja-kerja masyarakat sipil. Apa yang disampaikan presiden, bahwa lembaga asing mendanai LSM untuk mengadu domba pemerintah dengan rakyat, tidaklah benar,” tegasnya, Selasa (3/6/2025).
Baca Juga : Spanduk "Kami Muak Prabowo" Membentang di Flyover Makassar, Jurnalis dan OMS Desak Presiden Minta Maaf
Dana Asing Justru Membantu Negara dan Masyarakat
Amin menjelaskan bahwa banyak organisasi non-pemerintah, termasuk WALHI Sulsel, mendapatkan dukungan dana asing untuk tujuan mulia—yakni memperkuat perlindungan lingkungan, membela hak masyarakat adat, hingga memperjuangkan keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.
“Dengan adanya dukungan itu, kami bisa melindungi ekosistem penting di Sulawesi Selatan dan membantu masyarakat agar tidak menjadi korban pembangunan yang eksploitatif,” ujarnya.
Baca Juga : AJI Desak Prabowo Minta Maaf atas Ucapan "Londo Ireng", Nilai Ancam Kebebasan Pers
Ia menambahkan, LSM yang menerima dana asing sebenarnya meringankan beban negara.
“Seharusnya Pak Prabowo bangga. Karena dengan dana asing, kami bisa bantu mencegah perkawinan anak, menjadikan layanan publik lebih inklusif, dan melindungi hutan serta laut dari kerusakan,” ungkap Amin.
Ia menilai pernyataan Presiden cenderung emosional dan kurang tepat sasaran. “Kami memulihkan DAS Maros, bermitra dengan Inhutani agar masyarakat bisa mengelola lahan dan mendapat penghasilan. Kami dampingi anak muda memulihkan mangrove. Apakah itu memecah belah?” katanya retoris.
Baca Juga : YLBHI Kecam Istilah "Londo Ireng" dari Presiden, Nilai Ancam Kebebasan Pers dan Ruang Kritik Publik
Kritik Adalah Bagian dari Demokrasi
WALHI Sulsel menegaskan, sikap kritis terhadap pemerintah bukanlah bentuk perlawanan, melainkan bagian dari demokrasi.
“Kritik bukan tindakan tercela. Justru itu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak pada rakyat dan lingkungan,” jelas Amin.
Baca Juga : FPM-WTL Demo PT Vale Makassar, Soroti Blok Tanamalia dan Hak Masyarakat Adat
Sebagai penutup, Amin menyarankan agar Presiden membuka ruang dialog konstruktif dengan LSM dan kelompok masyarakat sipil lainnya. “Dengan berdialog, Presiden bisa lebih memahami aspirasi kami, bukan malah menuduh tanpa dasar,” ujarnya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
