DPRD Makassar Bongkar Dugaan Kebocoran Parkir Jelang Lebaran, Setoran Tak Wajar hingga Indikasi Pungli Terkuak

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Komisi B DPRD Makassar mulai membongkar dugaan kebocoran besar dalam pengelolaan parkir di Kota Makassar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PD Parkir, Bapenda, dan sejumlah pelaku usaha, ditemukan indikasi setoran parkir yang tidak wajar hingga dugaan praktik pungutan liar (pungli).

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa RDP ini digelar sebagai respons atas sorotan publik yang viral di media sosial terkait lemahnya pengawasan terhadap mitra pengelola parkir.

“Hari ini kita undang pengusaha untuk RDP terkait dengan banyaknya yang viral sekarang di sosial media. Bahwa Komisi B tidak turun lagi memperhatikan mitra-mitranya, terutama menjelang Lebaran,” ujar Ismail.

Baca Juga : Legislatif Dukung Penertiban Lapak Liar, Dorong Edukasi dan Relokasi PKL

Dari hasil sidak dan RDP, Komisi B menemukan ketimpangan mencolok dalam setoran parkir. Sejumlah pengusaha besar disebut hanya menyetor Rp25.000 hingga Rp45.000, sementara usaha kecil justru membayar jauh lebih tinggi.

“Kita temukan banyak lahan parkir di Kota Makassar, khususnya parkir tepi jalan, yang dibayar oleh pengusaha besar namun hanya menyetor Rp25.000 atau Rp45.000. Sementara ada usaha kecil seperti Lango-Lango di Pannampu bisa bayar sampai Rp1 juta per bulan,” ungkapnya.

Ismail juga menyoroti kehadiran perwakilan BUMN dalam forum tersebut sebagai bentuk itikad baik.

Baca Juga : Trotoar Kembali untuk Rakyat, DPRD “Pasang Badan” Dukung Langkah Tegas-Humanis Wali Kota Makassar

“Kami sangat menghargai perwakilan Pertamina yang hadir. Jangankan pengusaha negara, pengusaha lain seharusnya juga punya niat baik untuk hadir,” tegasnya.

Sorotan juga mengarah pada salah satu ikon kuliner Makassar, Pallubasa Serigala, yang dinilai memiliki setoran parkir tidak sebanding dengan tingkat keramaiannya.

Direktur PD Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, mengungkapkan bahwa setoran parkir di lokasi tersebut tergolong rendah dibanding potensi sebenarnya.

Baca Juga : DPRD Dukung Penataan PKL Makassar, Tertibkan Kota Tanpa Matikan Nafkah Warga

“Per hari hanya Rp65.000, ditambah PLB Rp400.000 per bulan. Padahal kita tahu sendiri bagaimana ramainya Pallubasa Serigala yang sudah dikenal secara nasional,” jelas Adi.

Lebih lanjut, ia mengungkap adanya indikasi setoran parkir yang tidak langsung masuk ke kas resmi, melainkan diduga diserahkan ke pihak tertentu.

“Informasi dari jukir, diduga setoran itu diserahkan ke pihak Pallubasa. Kalau itu benar, bagi saya itu pungli dan tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Baca Juga : Munafri Kenang Peran Perindo Saat Pilkada Makassar 2024

PD Parkir bersama Komisi B berencana melakukan uji petik (sampling) setelah Lebaran untuk menelusuri dugaan pelanggaran di lapangan.

“Setelah Lebaran kita akan lakukan uji petik di beberapa titik. Tidak semua, tapi sampling, dan tentu dengan arahan Komisi B,” tambahnya.

Selain itu, Adi juga menyoroti persoalan tata ruang yang memperparah kemacetan di kawasan tersebut, termasuk keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar.

Baca Juga : MULIA Hadiri Muscab Hanura, Munafri Tegaskan Kolaborasi Lintas Partai Kunci Bangun Makassar

“Di depan Pallubasa itu masih ada kaki lima di atas trotoar. Itu harus dibongkar karena merusak estetika dan mengambil lahan parkir,” ujarnya.

Tak hanya satu lokasi, PD Parkir mengindikasikan praktik serupa terjadi di banyak titik di Makassar. Bahkan, sekitar 70 badan usaha telah masuk dalam daftar pemeriksaan.

“Pasti banyak. Ini kita belum jalan saja sudah ada temuan. Ada sekitar 70 badan usaha yang akan kami periksa, bahkan bisa lebih. Masih banyak juga oknum ‘preman berseragam’ yang bermain di lapangan,” ungkapnya.

Komisi B menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir, terutama di momen krusial menjelang Lebaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News