Jejakfakta.com, MAKASSAR – Krisis dan ketidakadilan atas akses air bersih yang dialami masyarakat di wilayah utara Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo, menjadi perhatian serius tidak hanya bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO), tetapi juga kalangan akademisi.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Konsolidasi Akademisi se-Kota Makassar, di Nol Tiga Coffee, Rabu (2/7/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Akademisi se-Kota Makassar Wujudkan Ketahanan Air Bersih di Tengah Ancaman Krisis Iklim bagi Masyarakat Miskin Kota”.
Acara diselenggarakan secara hybrid, menghadirkan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki fokus pada isu perubahan iklim, krisis air, dan ekologi perkotaan.
Baca Juga : Safari Ramadan di Tallo, Munafri Tekankan Antisipasi Angkut Sampah Jelang Libur Idulfitri
Beberapa akademisi yang hadir di antaranya; Rita Tahir Lopa (Universitas Hasanuddin), Hikmawaty Sabar (UIN Alauddin Makassar), Sudirman Nasir (FKM Univeritas Hasanuddin), Muh Asy'ari (Universitas Bosowa), Hamdam (Universitas Muhammadiyah Makassar) Babra Kamal (UTS Makassar) dan Nur Hidayah (Univeritas Sulawesi Barat).
Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulsel, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dukungan akademisi guna menyuarakan ketidakadilan dalam akses air bersih yang dialami warga, terutama perempuan, di Kelurahan Buloa, Tallo, dan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.
"Ini adalah upaya kami untuk mengajak para akademisi terlibat langsung dalam permasalahan lingkungan dan hak atas air bersih bagi warga Kota Makassar. Sebelumnya kami juga telah membentuk Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH)," ujar Slamet.
Baca Juga : Walhi Sulsel Soroti Pengadaan Insinerator Mini di Makassar, Desak Penghentian Operasi Sementara
Dalam diskusi, para akademisi menyoroti bahwa persoalan air bersih bersifat struktural dan kompleks, serta membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Isu yang mengemuka antara lain; dampak krisis air terhadap kelompok rentan, dan minimnya prioritas fiskal terhadap isu air bersih.
Tak hanya itu, pentingnya konservasi dan pemanfaatan air berkelanjutan, pengawasan terhadap penggunaan air oleh industri dan hotel hingga kritik terhadap PDAM yang masih memandang air sebagai komoditas.
Baca Juga : Belajar Membaca Tanda Alam Sejak Dini: Edukasi Perubahan Iklim di SD Inpres Perumnas Antang I
Hal lain juga yang menjadi sorotan adalah potensi konflik sosial akibat ketimpangan akses air dan pentingnya prinsip keadilan lingkungan dalam tata kelola air.
Pada akhir pertemuan, para akademisi sepakat membentuk “Forum Akademisi untuk Keadilan Air” sebagai wadah kerja lintas sektoral. Mereka juga merencanakan pembangunan platform media sosial bersama untuk menyebarluaskan informasi, edukasi, dan advokasi mengenai krisis air bersih di Kota Makassar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
