Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menggelar pertemuan strategis membahas penataan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Fokus utama adalah pemerataan zonasi dan penyelesaian persoalan siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani persoalan SPMB, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menerima silaturahmi Komisi D DPRD Kota Makassar di Balai Kota, Kamis (24/7/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, didampingi oleh anggota komisi lainnya yakni Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, dan Budi Hastuti.
Dalam pertemuan, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan kuota secara adil. Ia menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan tengah mengoptimalkan sekolah-sekolah yang kurang diminati serta membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta sebagai solusi alternatif.
“Komitmen kami adalah memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, khususnya karena tidak tertampung di sekolah negeri,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot telah mengirimkan Kepala Dinas Pendidikan ke Jakarta untuk memastikan penambahan rombongan belajar (rombel) sesuai aturan dan terdaftar resmi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Munafri juga menyoroti fenomena siswa yang tidak masuk Dapodik karena kesalahan prosedural, serta penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit. Ia meminta agar pengisian kuota dimaksimalkan lebih dulu sebelum mengusulkan penambahan rombel.
“Kita tidak ingin anak-anak ditolak hanya karena keterlambatan input Dapodik. Semua harus tertangani sejak awal,” tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut baik kebijakan Pemkot, namun mengingatkan masih terjadi ketimpangan akses pendidikan di beberapa wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Ia menekankan pentingnya penguatan layanan transportasi pelajar sebagai solusi jangka pendek.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Perkuat Pendidikan Karakter, Siapkan Pembiayaan Siswa Tak Tertampung di Sekolah Negeri
"Kita akan kaji kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah tersebut," ujarnya.
DPRD dan Pemkot sepakat untuk mendorong kemitraan strategis dengan sekolah swasta, termasuk menyusun skema subsidi pendidikan bagi siswa tidak mampu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, memaparkan bahwa masih terdapat 858 siswa belum tertampung di sekolah negeri. Ia menyebut sekolah-sekolah favorit seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 telah penuh karena berada di kawasan padat penduduk.
Baca Juga : HLH 2026 di Makassar: Munafri-Aliyah Gaungkan Gerakan Lingkungan dari Rumah
Namun demikian, masih tersedia kuota di sekolah lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong pembangunan unit sekolah baru dan opsi regrouping di wilayah padat dan terpinggirkan.
“SPMB bukan hanya soal tahunan, tetapi cermin dari keadilan akses pendidikan di kota ini,” tegas Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
