Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat transformasi sistem transaksi non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di sektor publik. Program ini diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, pada Senin (28/7/2025).
Turut hadir dalam acara ini Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Zulkifly Nanda, Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika, serta perwakilan dari PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Makassar.
“Hari ini mulai diberlakukan QRIS untuk beli karcis di terminal, belanja di pasar, hingga pembayaran PDAM,” tegas Munafri dalam sambutannya.
Munafri menegaskan, digitalisasi melalui QRIS bukan sekadar inovasi, melainkan strategi nyata untuk meningkatkan efisiensi, mencegah manipulasi data, dan mendorong akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Ia mencontohkan, QRIS tidak hanya memudahkan masyarakat dalam bertransaksi tanpa uang tunai, tetapi juga menghindari kembalian yang tidak sesuai dan mempercepat proses pencatatan keuangan bagi UMKM.
“Digitalisasi akan menghilangkan celah permainan angka. Semua transaksi tercatat dan bisa diawasi oleh regulator,” tambahnya.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
Pemkot juga menjadikan sistem ini sebagai alat pengawasan penerimaan daerah. Menurut Munafri, tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan masih rendah, hanya sekitar 40%.
“Kalau masih pakai uang tunai, terlalu banyak potensi kebocoran. Dengan sistem digital, semua jejak pembayaran terekam dan tidak bisa dimanipulasi,” katanya.
Pemkot Makassar akan mengadakan kampanye masif serta memberikan reward bagi pasar atau terminal dengan tingkat adopsi QRIS tertinggi. Munafri mengingatkan agar digitalisasi tidak berhenti di acara seremonial.
Baca Juga : Efisiensi BBM Jadi Aksi Nyata, Appi Gowes Pagi Pantau Kebersihan Tiga Kecamatan di Makassar
“Kita harus melihat apa yang masih kurang di lapangan dan segera memperbaikinya,” tegas Munafri.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyebut kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“QRIS bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan transparansi bagi pelaku usaha dan pengguna jasa,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
Kepala BI Sulsel Rizki Ernadi Wirnanda mengungkapkan bahwa digitalisasi transaksi adalah kebutuhan yang tak terelakkan. Ia mencatat, secara nasional, nilai transaksi QRIS telah mencapai Rp570 triliun, dengan pertumbuhan 120%.
“Di Sulsel, pengguna QRIS sudah mencapai 1,3 juta dengan transaksi mencapai Rp6 triliun. Ini potensi luar biasa,” jelas Rizki.
Ia menyebutkan, restoran atau usaha yang belum menerapkan QRIS akan tertinggal. Bahkan, kuliner khas Makassar seperti pallu basa pun didorong untuk mengadopsi pembayaran digital.
Baca Juga : Dubes Finlandia Bahas Kerja Sama Infrastruktur Cerdas dengan Wali Kota Makassar
“Seperti jalan tol tanpa e-money, ke depan belanja di pasar juga harus pakai QRIS. Ini bukan mempersulit, tapi mendorong perubahan,” ujarnya.
Dengan peluncuran sistem pembayaran QRIS di pasar dan terminal, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, modern, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD serta menciptakan budaya digital yang lebih inklusif di kalangan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
