Jejakfakta.com, MAKASSAR – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Muhammad Rheza, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pengumuman kebijakan strategis transformasi kendaraan dinas (randis) berbasis listrik yang akan mulai diterapkan pada tahun 2026.
Kebijakan ini akan mengalihkan seluruh kendaraan dinas bagi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai. Dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025), Munafri menjelaskan bahwa transformasi ini dilakukan melalui skema sewa kendaraan selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
"Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa, dan ini sudah dianggarkan," ujar Munafri.
Baca Juga : Wali Kota Appi Panen Melon di Bukit Baruga, Urban Farming Masjid Bin Baz Bakal Jadi Percontohan
Muhammad Rheza menyambut baik kebijakan ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan transportasi hijau dan efisiensi birokrasi.
“Sebagai Kadis Perhubungan, kami siap memastikan seluruh aspek teknis dan regulasi pendukung berjalan optimal. Transformasi kendaraan listrik ini akan didampingi sistem transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan,” tegas Rheza.
Tahap Awal: 50 Kendaraan Listrik untuk Kepala Dinas dan Camat
Baca Juga : Pemkot Makassar dan BPJS Serahkan Santunan Rp192,5 Juta untuk Ahli Waris Pekerja Rentan
Pemkot Makassar menargetkan pengadaan awal sebanyak 50 unit kendaraan listrik yang akan dialokasikan untuk kepala dinas, camat, dan kepala bagian. Sumber pendanaan akan berasal dari APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.
Tak hanya randis, Rheza juga menyebutkan rencana pengadaan puluhan bus listrik yang akan memperkuat armada transportasi publik kota di jalur koridor utama.
"Kita moratorium pembelian kendaraan BBM untuk kebutuhan dinas. Seluruh kendaraan operasional Dishub dan OPD lainnya akan menggunakan kendaraan listrik, sejalan dengan arahan Inpres No. 7 Tahun 2022," tambah Munafri.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bangun Pedestrian Terintegrasi, Jalan Balaikota-Thamrin Jadi Pilot Project
Pada kesempatan yang sama, Pemkot juga menerima audiensi dari perusahaan transportasi Transportation, yang diwakili oleh Syamsul Syafiri. Perusahaan ini menawarkan solusi skema sewa kendaraan dinas berbasis listrik, termasuk armada premium untuk perjalanan dinas pemerintahan.
“Kami melihat tantangan saat ini ada pada efisiensi armada dan tingginya biaya pemeliharaan. Skema sewa bisa menghilangkan kebutuhan pengadaan kendaraan baru dan memastikan fleksibilitas dalam operasional,” ujar Syamsul.
Muhammad Rheza menyatakan Dishub Makassar saat ini tengah menyusun roadmap integrasi sistem transportasi listrik untuk kendaraan dinas dan transportasi publik.
Baca Juga : Sayembara Logo HUT ke-419 Kota Makassar Dibuka, Desainer Wajib Lolos Seleksi Portofolio
“Kami dorong agar sistem ini bukan hanya efisien secara biaya, tapi juga terintegrasi secara data, rute, dan pemanfaatannya. Kita ingin Makassar menjadi kota percontohan elektrifikasi kendaraan dinas dan publik di Indonesia timur,” pungkas Rheza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
