Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat, mencakup kebutuhan listrik, pembangunan dermaga, akses pendidikan, dan penanganan sampah. Aspirasi ini disampaikan dalam kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, di Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).
Munafri menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur di wilayah kepulauan yang masih tertinggal, termasuk listrik dari PLN yang belum optimal, dermaga untuk menunjang mobilitas warga, serta pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai SD hingga SMA, agar anak-anak tidak putus sekolah," ujar Munafri.
Baca Juga : Munafri dan Coach Darije Satukan Semangat Kebangkitan PSM Makassar: "Ewako PSM!"
Ia juga menyoroti ketergantungan listrik pulau pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang sangat bergantung pada distribusi solar. Bila pengiriman solar terhambat, listrik di pulau otomatis terputus.
Selain itu, Munafri mendorong insentif bagi guru dan tenaga kesehatan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang masih minim fasilitas.
Penanganan Sampah dan Pembangunan PSEL
Di sisi lain, Pemkot Makassar kini fokus pada solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah. TPA Antang, yang telah menampung sampah selama puluhan tahun, dinilai rawan membahayakan lingkungan.
"Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, TPA bisa meledak. Kami mencari teknologi pengolahan agar hanya residu yang masuk ke TPA," jelas Munafri.
Beberapa strategi yang tengah dilakukan:
- Optimalisasi TPS 3R dan bank sampah.
- Mendorong partisipasi RT dan SKPD dalam edukasi pengelolaan sampah.
- Menjajaki kerja sama pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengapresiasi aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung solusi berkelanjutan. Salah satunya dengan pembangunan 33 unit incinerator berkapasitas 1.000 ton sampah per hari.
“Ke depan, tidak ada lagi tipping fee. Harga jual listrik dari sampah cukup tinggi, sehingga investor tertarik,” ujar Eddy.
Pemerintah juga tengah merevisi Perpres terkait pengelolaan sampah agar lebih ramah investasi dan sederhana secara regulasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
