Jejakfakta.com, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program nasional yang diinisiasi pemerintah pusat.
Acara ini juga menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik tahun 2023–2024 secara optimal.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, dan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menandatangani kesepakatan hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang digadang sebagai pusat pendidikan pertama di Indonesia untuk mencetak tenaga ahli pengawas pangan.
Baca Juga : Makassar Gandeng Jepang, Kolaborasi Strategis Fokus Atasi Sampah hingga Pertukaran Pelajar
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, menyatakan bahwa Pemkot Makassar mendukung penuh BPOM dalam penyuluhan dan bimbingan teknis terkait keamanan pangan.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan," ujar Nirman.
Ia menambahkan, peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan kepada pemerintah daerah, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan, agar distribusi pangan sehat dan aman dapat terjamin hingga ke masyarakat.
Baca Juga : Groundbreaking Mal Ratu Indah, Munafri Sebut Jadi Simbol Kebangkitan Ekonomi Baru Makassar
Menurut Nirman, pembangunan PoltekPOM di Maros merupakan langkah strategis untuk mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan. Ia optimistis, kehadiran lembaga pendidikan tersebut akan memperkuat sistem keamanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Kegiatan penyuluhan ini juga menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional. BPOM memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah atas kinerja baik mereka dalam pengelolaan DAK, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus meningkatkan standar pengawasan pangan.
Dengan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas SDM melalui PoltekPOM, Sulawesi Selatan diharapkan mampu menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan keamanan pangan secara nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
