Jejakfakta.com, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa mulai melirik skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai strategi percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menilai skema pembiayaan alternatif tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk mendorong pembangunan jalan, jembatan hingga drainase yang selama ini terkendala kemampuan fiskal APBD.
Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur Melalui KPBU dan Pembiayaan Lainnya bertema “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah” di Aula Rangkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (11/6).
Baca Juga : Masuk Tahap Wawancara Jamsostek Award 2026, Bupati Gowa Komitmen Perluas Perlindungan Pekerja
“Banyak kepala daerah yang tertarik karena adanya keterbatasan anggaran dari APBD. Skema KPBU ini sangat bagus sebagai salah satu bentuk pembiayaan pembangunan daerah,” ujar Husniah.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gowa saat ini masih didominasi sektor jalan yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Untuk Gowa, yang paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Baca Juga : LP2B Gowa Tetapkan 31 Ribu Hektare Lahan Sawah, Husniah Buka Jalan Investasi Tanpa Ganggu Ketahanan Pangan
KPBU Dinilai Jadi Solusi Percepatan Pembangunan
Bupati Husniah mengatakan, pola KPBU membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program prioritas meski ruang fiskal terbatas. Melalui kolaborasi dengan sektor swasta, pembangunan infrastruktur dinilai bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
Ia menyebut pembangunan jalan, jembatan, drainase hingga layanan dasar lainnya dapat didorong melalui skema tersebut agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
Baca Juga : Pemkab Gowa Dukung DPD Wahdah Islamiyah Ikuti Muktamar V di Jakarta
Kemenkeu: Infrastruktur Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan, jasa dan logistik di kawasan timur Indonesia.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga : Makassar Disorot di Rakernas APEKSI 2026, Wamendagri Apresiasi Capaian PAD dan Dorong Inovasi Daerah
“Infrastruktur adalah penggerak perekonomian. Pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi utama percepatan ekonomi daerah,” jelas Martha.
Ia mengakui keterbatasan fiskal APBN maupun APBD menjadi tantangan utama pembangunan. Karena itu, KPBU kini dinilai bukan lagi alternatif, melainkan solusi strategis.
“KPBU bukan lagi hanya alternatif, tetapi menjadi solusi untuk menjembatani keterbatasan fiskal dengan mengundang partisipasi dan efisiensi sektor swasta,” katanya.
Baca Juga : Bank Sulselbar Borong Dua Penghargaan Nasional, Bukti Transformasi Digital dan Layanan Nasabah Kian Diakui
BI Sulsel Dorong Investasi Berkualitas
Di kesempatan yang sama, Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi, menyebut pertumbuhan ekonomi Sulsel masih menunjukkan tren positif. Namun, momentum tersebut perlu dijaga melalui investasi yang produktif dan berkelanjutan.
Menurut Rizki, investasi berkualitas akan menciptakan kapasitas produksi baru, meningkatkan daya saing daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Dengan kualitas proyek yang semakin baik dan dukungan pembiayaan yang semakin beragam, peluang percepatan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi daerah akan semakin terbuka,” tutupnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
