Jejakfakta.com, JAKARTA – Koalisi Cek Fakta mengimbau masyarakat dan media massa untuk lebih waspada dalam menyebarkan informasi, khususnya yang memuat unsur propaganda dan ketakutan. Imbauan ini muncul setelah ditemukannya puluhan konten misinformasi dan disinformasi yang beredar luas pasca aksi protes di sejumlah daerah di Indonesia sejak 25 Agustus 2025.
Disinformasi Dikaitkan dengan Aktor Asing
Koalisi Cek Fakta menemukan narasi yang menyebut protes tersebut didalangi oleh pihak asing seperti George Soros dan organisasi National Endowment for Democracy (NED). Narasi itu merujuk pada artikel dari media Rusia Sputnik berjudul “Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests” yang mengutip pernyataan propagandis Rusia, Angelo Giuliano.
Baca Juga : [HOAKS] Bupati Gowa Bantah Isu Perselingkuhan, Didesak Tempuh Jalur Hukum dan Lapor ke Dewan Pers
Giuliano menyebut adanya indikasi pengaruh eksternal di balik protes, termasuk penggunaan simbol budaya pop seperti bendera One Piece, yang dikaitkannya dengan pola revolusi di negara lain.
Namun, narasi semacam ini, menurut Koalisi Cek Fakta, mengulangi pola disinformasi yang sering digunakan pemerintah Rusia untuk mendiskreditkan gerakan protes dan organisasi masyarakat sipil.
“Narasi semacam ini mengingatkan kita pada strategi disinformasi global, termasuk penggunaan istilah ‘colour revolution’ dan aturan ‘foreign agent’ di Rusia yang menstigma organisasi sipil,” ujar Bayu Wardhana, perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam keterangannya, Selasa (3/9).
Baca Juga : Diskominfo Makassar Gelar Kampanye Literasi Keamanan Siber untuk Pelajar SMP
20 Konten Hoaks Terkait Protes
Koalisi mencatat, hingga 3 September 2025, telah ditemukan setidaknya 20 konten hoaks terkait aksi protes, mulai dari kabar penempatan penembak jitu, pembakaran bangunan, hingga pembatasan penarikan uang. Sebagian besar informasi ini tersebar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.
“Kami melihat narasi yang berkembang bukan hanya menyesatkan, tapi juga membangun ketakutan massal. Hal ini bisa memperkeruh suasana sosial dan melemahkan kepercayaan publik,” jelas Septiaji Eko Nugroho, dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
Baca Juga : Warga Tamalanrea Tolak Proyek PSEL Dekat Permukiman: Khawatir Dampak Lingkungan dan Kesehatan
Panduan Menyikapi Disinformasi
Menanggapi penyebaran hoaks, Whitney Phillips, Assistant Professor bidang Etika Media di University of Oregon, menekankan pentingnya etika dalam berbagi informasi.
“Tidak semua informasi layak dibagikan. Kita harus mempertimbangkan dampak, konteks, dan potensi bahaya dari setiap informasi, terutama saat situasi sedang sensitif,” ujar Phillips.
Baca Juga : [HOAKS] Pesan Serial 444 Klaim Bantuan Rp250 Ribu Biaya Transport Kampanye Appi-Aliyah
Koalisi juga mengingatkan bahwa media massa memiliki peran sentral untuk tidak ikut menyebarkan disinformasi. Verifikasi dan konfirmasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses peliputan.
“Kami mengajak jurnalis untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Jangan mengutip sumber yang tidak bisa diverifikasi, apalagi yang jelas-jelas merupakan propaganda luar,” kata Wahyu Dhyatmika, dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Koalisi Cek Fakta menyampaikan dua imbauan utama:
- Kepada masyarakat: Bersikap skeptis dan kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi, terutama yang mengandung unsur ketakutan dan klaim tak berdasar.
- Kepada media: Menjaga integritas pemberitaan dengan tidak mengamplifikasi narasi propaganda dan memperkuat fungsi verifikasi.
Baca Juga : Nurdin Amir Sesalkan Video Atasnamakan Jejakfakta.com Jelek-jelekkan ASS
Bagi masyarakat yang meragukan informasi yang diterima, dapat mengeceknya melalui portal cekfakta.com. Jika informasi tersebut telah dibahas di sana, kemungkinan besar itu adalah hoaks.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
