Jejakfakta.com, MAKASSAR — Suara-suara dari timur Indonesia menggema kuat dalam Festival Media (Fesmed) 2025 yang digelar di Benteng Ujung Pandang, Makassar, Sabtu (13/9/2025). Dalam sesi diskusi bertajuk “Hidup Bersama Hutan: Merekam Perjuangan di Hutan Timur Indonesia”, masyarakat adat Papua dan pegiat lingkungan menyuarakan keresahan mereka atas deforestasi yang kian mengikis ruang hidup, identitas, hingga warisan leluhur mereka.
Mama Yasinta, tokoh masyarakat adat Merauke, menyampaikan kesaksiannya yang penuh emosi. Menurutnya, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan masyarakat Papua.
“Kami tinggal di hutan. Kami melahirkan di sana, memasak di sana, dan dikuburkan di sana. Saat hutan digusur, itu seperti dapur kami dibakar. Kami kehilangan tanah, makanan, air, bahkan anak-anak kami,” ungkapnya.
Baca Juga : Media Alternatif Deklarasikan Komitmen Perjuangan Kebebasan Pers di Festival Media 2025
Berbagai proyek pembangunan seperti pembukaan lahan sawah, bandara, hingga pelabuhan dituding menjadi penyebab utama rusaknya hutan Papua. Selain menghilangkan sumber pangan lokal seperti sagu dan ubi, intrusi air laut juga mencemari sumber air bersih. Mama Yasinta mengaku sudah menyuarakan ini hingga ke Jakarta, bahkan ke depan Istana pada 2024, namun tidak mendapat tanggapan.
Sagu Hilang, Identitas Menghilang
Dominggus Mampioper, jurnalis dari Jubi, menegaskan bahwa deforestasi di Papua bukan hanya soal hilangnya tutupan hutan, tetapi juga tentang hancurnya kehidupan masyarakat adat.
Baca Juga : Fesmed 2025 Resmi Dibuka di Makassar, Seruan Perlawanan terhadap Pembungkaman Pers Menggema
“Bukan hanya hutan yang hilang, tapi kehidupan juga. Ketika sagu hilang, Papua kehilangan identitasnya,” tegasnya.
Sejak 2017, deforestasi masif telah membuat masyarakat pesisir kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan pangan tradisional.
Abdurrahman Abdullah dari Forum Studi dan Riset Gender (FSRG) Universitas Hasanuddin menyebut fenomena deforestasi di Papua sebagai bentuk kolonialisme ekologis.
Baca Juga : Bupati Luwu Timur Gelar Rapat Strategis dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta
“Papua sering dipandang sebagai tanah kosong yang bisa diambil begitu saja. Padahal, tanah itu memiliki relasi spiritual dan ekologis dengan masyarakatnya. Ini kolonialisme yang dilapisi warna hijau,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tidak adanya pengakuan hukum atas tanah adat Papua, berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, negara enggan mengakui tanah adat karena akan memperlemah klaim atas tanah negara.
Di tengah kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Mama Yasinta tetap menitipkan harapan untuk masa depan.
Baca Juga : Komite Keselamatan Jurnalis Desak Polisi Segera Temukan Pelaku Teror Bom
“Kami tidak butuh beras atau pupuk kimia. Kami butuh pengakuan atas cara hidup kami yang sudah berkelanjutan ratusan tahun. Kami ingin tetap menjaga hutan kami, karena kalau hutan tidak ada, kami tidak bisa hidup,” katanya.
Ia mengajak semua pihak—dari Papua, Makassar, hingga Jakarta—untuk bergandengan tangan menjaga hutan dan kehidupan yang bergantung padanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
