Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak organisasi kepemudaan (OKP) dan mahasiswa untuk aktif menjaga demokrasi serta stabilitas sosial di Kota Makassar melalui kolaborasi lintas sektor.
Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog terbuka bertema "Kota dan Kemanusiaan: Mewujudkan Demokrasi Berbasis HAM" yang digelar di Tribun Karebosi, Rabu malam (1/10/2025). Acara ini dihadiri berbagai elemen seperti pemerintah kota, aparat keamanan, dan perwakilan OKP dari Cipayung Plus.
Dalam forum tersebut, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa. Menurutnya, stabilitas kota hanya bisa dijaga lewat kolaborasi semua pihak.
Baca Juga : May Day 2026 di Makassar, Munafri Siapkan Karebosi Jadi Panggung Aspirasi 10 Ribu Buruh
“Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Kita butuh Polri, TNI, pedagang, mahasiswa, semuanya. Hanya dengan kekuatan bersama, pembangunan bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Ia juga menekankan peran Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur yang menghadapi tantangan besar seperti urbanisasi, arus informasi, dan dinamika sosial-ekonomi.
Dialog ini melibatkan berbagai organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus seperti HMI MPO, PMKRI, PMII, IMM, GMNI, GMKI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan LMND. Forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tapi wadah bertukar pikiran dan menyampaikan gagasan konstruktif demi kemajuan Makassar.
Baca Juga : Lampu Hijau Stadion Untia Kian Nyata, Penimbunan Ditarget Mulai Tahun Ini
Munafri berharap pemuda terus hadir dengan ide-ide kritis dan narasi positif dalam proses pembangunan kota.
“Makassar harus menjadi kota modern yang inklusif, tanpa diskriminasi. Demokrasi sejati adalah menghormati hak-hak dasar warga kota,” tegasnya.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, turut mengapresiasi peran mahasiswa dalam menjaga ketertiban saat aksi demonstrasi pada Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di ruang publik adalah hak, tapi juga harus menghormati hak orang lain.
“Demokrasi itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Ada batas waktu, ada tempat-tempat yang tidak boleh dipakai unjuk rasa. Itu semua demi menjaga kenyamanan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyinggung kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2025 yang dinilai sudah tidak mencerminkan aspirasi mahasiswa, melainkan aksi kriminal yang ditunggangi pihak luar.
Dandim 1408/Makassar, Letkol Inf Franki Susanto, mengingatkan bahwa ancaman terhadap bangsa kini masuk melalui perang hibrida. Ia meminta pemuda untuk tetap menjaga nasionalisme dan tidak mudah terprovokasi.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
“Perang hari ini tak lagi pakai senjata. Ancaman masuk lewat media sosial, isu ras, ekonomi, hingga sejarah. Jangan sampai kita lengah,” ucap Franki.
Ia menekankan bahwa TNI akan selalu berdiri bersama rakyat dan siap menjaga kedaulatan serta ideologi bangsa.
Forum dialog ini menegaskan komitmen bersama dalam merawat demokrasi, stabilitas, dan kemanusiaan di Kota Makassar. Pemuda, aparat, dan pemerintah sepakat bahwa kolaborasi adalah kunci menghadapi tantangan demokrasi masa kini dan masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
