Jejakfakta.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, termasuk bagi warga di wilayah kepulauan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, pada Rabu (8/10), guna membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Munafri didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri. Pertemuan tersebut membahas upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak di wilayah kepulauan.
"Ini bagian dari komitmen kami mendukung program Presiden untuk menghadirkan Sekolah Rakyat. Setiap anak Makassar, di mana pun mereka tinggal, berhak mendapat pendidikan yang layak," ujar Munafri.
Baca Juga : Makassar Raih Terbaik I Creative Financing 2026, Munafri-Aliyah Borong Penghargaan Regional Sulawesi
Munafri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas jangkauan pendidikan inklusif. Menurutnya, wilayah kepulauan seperti Sangkarrang memiliki tantangan geografis yang menyebabkan anak-anak di sana kesulitan mengakses pendidikan formal.
"Ketersediaan lahan di daratan sangat terbatas. Sementara di pulau masih ada ruang untuk membangun. Ini menjadi kesempatan emas," jelas Munafri, yang akrab disapa Appi.
Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial. Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian guna memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan, terutama bagi masyarakat kepulauan.
Baca Juga : Munafri-Aliyah Kenalkan Fitur Makassar Move Lontara+ di MHM 2026, Warga Bisa Dapat Hadiah dari Olahraga
Sekjen Kementerian Sosial RI, Robben Rico, menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan Kemensos untuk memberikan dukungan. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot juga diminta menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kepulauan, terutama menghadapi dampak perubahan iklim.
"Kemensos merespons positif rencana Sekolah Rakyat dan mendorong kami untuk siapkan juga bansos yang tepat sasaran," ungkap Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufri.
Andi menambahkan bahwa terdapat lahan kosong di Pulau Sangkarrang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah. Ia menegaskan, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Finish 10K MHM 2026, Lebih dari 12 Ribu Pelari Ramaikan Losari
Program Sekolah Rakyat di kepulauan merupakan salah satu prioritas utama Wali Kota Munafri Arifuddin dalam pemerataan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial.
"Kami ingin kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat pulau. Tidak boleh ada anak Makassar yang tertinggal," tegas Munafri.
Langkah strategis ini mencerminkan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan memastikan semua warga, termasuk yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mendapat layanan pendidikan yang memadai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
