Jejakfakta.com - PANGKEP - Dalam upaya memperkuat sistem keamanan pangan di daerah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini ditujukan bagi Tempat Pengelola Pangan (TPP) dan Sentra Pengelolaan Pangan (SPPG).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Jumat (10/10/2025), merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Regulasi ini menjadi acuan utama untuk menjamin makanan yang disajikan aman, sehat, dan layak konsumsi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep menargetkan seluruh TPP dan SPPG di wilayahnya memiliki SLHS yang aktif. Target ini merupakan bagian dari komitmen memperkuat pengawasan pangan berbasis risiko serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk olahan lokal.
Baca Juga : BBPOM Makassar Gandeng Pemkab Pangkep Wujudkan Pangan Aman
Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, Hj. Herlina, dalam pemaparannya menekankan bahwa rakor ini bertujuan memastikan seluruh pengelola SPPG memahami syarat dan ketentuan penerbitan SLHS.
“Dengan rakor ini, kami berharap semua pemilik SPPG mengetahui apa yang menjadi persyaratan penerbitan SLHS. SLHS merupakan syarat bagi SPPG untuk beroperasi. Ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya pemeriksaan laboratorium untuk bahan baku dan air, serta memenuhi syarat untuk makanan yang disiapkan,” jelas Herlina.
Herlina menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan SLHS secepat mungkin, namun tetap harus sesuai dan mengikuti semua persyaratan yang telah ditetapkan.
Baca Juga : Bupati Pangkep Pimpin ASN Bersepeda ke Kantor, Program Bike to Work Mulai Digalakkan
“Makanya itu kita menyampaikan syarat apa saja yang harus terpenuhi. Jika hasil inspeksi ada temuan, kita sarankan agar segera dilakukan perbaikan. Apabila mereka bisa memenuhi setiap syarat dan SOP yang ditetapkan dan dilakukan dengan baik, maka Inshaallah makanan yang disiapkan untuk anak-anak kita, pemenuhan gizinya, dijamin aman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herlina menegaskan kembali pentingnya kepemilikan SLHS bagi SPPG, dengan menyoroti adanya kasus keracunan makanan di masyarakat.
“Terjadinya keracunan memperlihatkan adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan. Makanya itu (SPPG) harus mengikuti kegiatan ini agar memenuhi syarat,” katanya.
Baca Juga : DPRD Pangkep Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati 2025, MYL Tekankan Kolaborasi Pembangunan
Herlina juga menyampaikan bahwa sebanyak 11 SPPG di Pangkep telah memiliki penjamah makanan yang terlatih, lulus, dan bersertifikat.
“Penjamanya sudah mendapatkan sertifikat. Tetapi yang diminta adalah SPPG-nya sendiri yang harus memiliki sertifikat (SLHS),” jelasnya.
Proses penertiban dan penerbitan SLHS diupayakan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan ditargetkan dalam satu bulan.
Baca Juga : Pangkep Urutan Keenam di MTQ ke-34 Sulsel, Loloskan Empat Wakil ke MTQ Nasional
“Kami berharap bisa terbit dalam waktu sebulan. Tapi tergantung SPPG-nya. Kalau SPPG-nya cepat memenuhi syarat, maka cepat juga SLHS-nya terbit,” tutup Herlina.
Dengan adanya komitmen percepatan ini, diharapkan seluruh pengelola pangan di Pangkep segera memenuhi standar higiene sanitasi, sehingga dapat memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
