Jejakfaktacom, Internasional - Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc dilaporkan telah mengajukan pengunduran dirinya di tengah skandal pencurian uang rakyat yang menjerat 'anak buahnya' sendiri. Kantor Berita resmi Vietnam mengatakan dia bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahan banyak pejabat dari Partai Komunis di bawahnya.
Nguyen Xuan Phuc (68) memegang posisi sebagai pemimpin negara selama kurang dari dua tahun, dan kini memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dua pejabat tinggi Partai Komunis terjerat kasus korupsi. Namun, tidak segera jelas siapa sosok yang akan menggantikan posisinya.
"Sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di hadapan partai dan rakyat, dia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun," kata kantor berita Vietnam melaporkan pada Selasa (17/01).
Baca Juga : KPK Tetapkan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc (68) ini menyusul pemecatan dua wakil perdana menteri pada Januari 2023 dalam pembersihan antikorupsi yang telah menyebabkan penangkapan puluhan pejabat. Dua wakil perdana Menteri tersebut adalah Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam.
Pemecatan keduanya dilakukan pada saat negara yang diperintah Komunis itu mengintensifkan perjuangannya melawan maling uang rakyat. meski begitu, ada kekhawatiran kampanye tersebut melumpuhkan transaksi rutin, karena para pejabat takut terjerat dalam penyelidikan ini.
Pada bulan Desember 2022 tahun lalu, partai Komunis mendisiplinkan Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son atas dugaan keterlibatan beberapa pejabat kementerian dan diplomat dalam skandal penerbangan repatriasi.
Baca Juga : Kejari Kepulauan Sula Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Anggaran, Salah Satunya Eks Calon Bupati Pangkep
Sangat tidak biasa
Florence Looi dari Al Jazeera mengatakan perombakan itu "belum pernah terjadi sebelumnya". Pasalnya, Vietnam adalah negara dengan pemerintahan partai tunggal, dan setiap perubahan politiknya dikelola dengan sangat hati-hati. Seperti yang dilaporkan dari Kuala Lumpur.
"Vietnam adalah negara dengan pemerintahan partai tunggal dan setiap perubahan politik dikelola dengan sangat hati-hati untuk memberikan kesan stabilitas dan kontinuitas politik. Jadi analis mengatakan ini sangat tidak biasa... dan ada yang mengatakan ini adalah permainan kekuasaan oleh sekretaris jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong," tuturnya.
Baca Juga : Kejari Pangkep Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah KPU 2024
Masa jabatan Nguyen Phu Trong akan berakhir pada 2026, dan sampai pengunduran dirinya, Nguyen Xuan Phuc dipandang sebagai kandidat utama untuk menggantikannya. Meski tidak jelas siapa presiden baru itu, ada spekulasi bahwa Menteri Keamanan Publik To Lam bisa turun tangan. Menurut Florence Looi, jika To Lam memang menjadi presiden, itu berarti perdana menteri dan presiden akan menjadi mantan pejabat dari kementerian keamanan publik.
"Dan itu bisa menunjukkan sikap yang lebih garis keras ke depan di Vietnam. Itu bisa berarti tindakan keras yang lebih besar terhadap suara-suara yang berbeda pendapat," ujarnya, dikutip Jejakfakta.com dari Al Jazeera.
Agar efektif, pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional. Pada Senin (16/01), kantor berita Reuters melaporkan legislatif akan bertemu pekan ini.
Baca Juga : Abolisi dan Amnesti Presiden Prabowo: Dituding Jadi Alat Politik, Ancam Pemberantasan Korupsi
Nguyen Xuan Phuc adalah perdana menteri antara 2016 dan 2021, sebelum mengambil perannya sebagai presiden. Vietnam tidak memiliki penguasa terpenting dan secara resmi dipimpin oleh empat "pilar": sekretaris partai yang kuat, presiden, perdana menteri dan ketua parlemen.***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
